Wapres Myanmar Mengaku Prihatin dengan Eksodus Etnis Rohingya
Kamis, 21 September 2017 - 11:25 WIB
Wapres Myanmar Mengaku Prihatin dengan Eksodus Etnis Rohingya
A
A
A
NEW YORK - Wakil Presiden Myanmar, Henry Van Thio, mengatakan bahwa pemerintahannya sangat prihatin dengan eksodus orang-orang dari negara Rakhine ke Bangladesh. Berbicara di Majelis Umum PBB, dia mengatakan bahwa Myanmar sedang menyelidiki masalah besar itu dengan signifikan.
Namun dia mengulangi jalur pemerintah bahwa alasan terjadinya pergolakan tersebut tidak jelas dan bahwa mayoritas besar umat Islam berada di negara bagian itu.
"Dengan senang hati saya informasikan bahwa situasinya telah membaik," ujar Van Thio seperti dikutip dari BBC, Kamis (21/9/2017).
Dia berbicara di Majelis Umum PBB menggantikan Aung San Suu Kyi. Dia menolak menghadiri Majelis Umum untuk menangani krisis tersebut.
Dia mengatakan tidak hanya Muslim tapi kelompok minoritas lainnya telah melarikan diri. Pasukan keamanan telah diberi tahu untuk melakukan tindakan penuh guna menghindari kerusakan dan kerugian warga sipil yang tidak bersalah.
Lebih dari 400 ribu orang telah melarikan diri dari Rakhine ke negara tetangga Bangladesh di tengah tindakan keras militer. Aksi militer diluncurkan sesaat setelah serangan 25 Agustus terhadap pos-pos polisi oleh gerilyawan Rohingya.
Militer Burma secara luas dituduh melakukan kekejaman pembersihan etnis. Namun militer Myanmar mengatakan operasinya ditujukan untuk membasmi teroris dan berulang kali menolak sasaran warga sipil.
Militer Myanmar juga mengatakan bantuan akan didistribusikan "tanpa diskriminasi".
Rohingya ditolak kewarganegaraan di Myanmar dan sangat dibenci. Mereka dianggap sebagai pengungsi dari Bangladesh.
Namun dia mengulangi jalur pemerintah bahwa alasan terjadinya pergolakan tersebut tidak jelas dan bahwa mayoritas besar umat Islam berada di negara bagian itu.
"Dengan senang hati saya informasikan bahwa situasinya telah membaik," ujar Van Thio seperti dikutip dari BBC, Kamis (21/9/2017).
Dia berbicara di Majelis Umum PBB menggantikan Aung San Suu Kyi. Dia menolak menghadiri Majelis Umum untuk menangani krisis tersebut.
Dia mengatakan tidak hanya Muslim tapi kelompok minoritas lainnya telah melarikan diri. Pasukan keamanan telah diberi tahu untuk melakukan tindakan penuh guna menghindari kerusakan dan kerugian warga sipil yang tidak bersalah.
Lebih dari 400 ribu orang telah melarikan diri dari Rakhine ke negara tetangga Bangladesh di tengah tindakan keras militer. Aksi militer diluncurkan sesaat setelah serangan 25 Agustus terhadap pos-pos polisi oleh gerilyawan Rohingya.
Militer Burma secara luas dituduh melakukan kekejaman pembersihan etnis. Namun militer Myanmar mengatakan operasinya ditujukan untuk membasmi teroris dan berulang kali menolak sasaran warga sipil.
Militer Myanmar juga mengatakan bantuan akan didistribusikan "tanpa diskriminasi".
Rohingya ditolak kewarganegaraan di Myanmar dan sangat dibenci. Mereka dianggap sebagai pengungsi dari Bangladesh.
(ian)
