Pasukan AS di Korsel Bersiap Latihan Serangan Senjata Pemusnah Massal

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) menginginkan pasukannya yang ditempatkan di Korea Selatan (Korsel) melakukan latihan serangan potensial dengan menggunakan bahan berbahaya, yang bisa bersifat radioaktif. Bahan berbahaya itu kerap disebut sebagai senjata pemusnah massal (WMD).

Explosive Ordnance Disposal Company (EOD) perusahaan senjata yang terkait dengan Angkatan Darat 71 AS di Korea Selatan harus berlatih untuk dapat mengidentifikasi bahan-bahan berbahaya.”Tahu bagaimana melakukan operasi pengendalian, penahanan dan/atau pengepungan, dan juga untuk dapat menerapkan prosedur dekontaminasi,” bunyi proposal kontrak militer AS di situs Federal Business Opportunities ( FBO ) yang dikutip Jumat (8/9/2017).

Pelatihan diharapkan berlangsung dua minggu di Camp Humphreys di Korsel.

AS memiliki sekitar 25.000 tentara yang ditempatkan di negara tersebut, yang menyebar di sekitar 80 lokasi di seluruh negeri.

Pada akhir Agustus, Pentagon mengajukan proposal lain untuk kontraktor agar membangun tembok di sekitar empat pangkalan AS di Korea Selatan guna melindungi pasukan Washington dari serangan potensial.

Pengumuman rencana latihan serangan WMD ini muncul pada saat ketegangan antara AS dan Korea Utara meningkat menyusul uji coba senjata nuklir Pyongyang. Senjata nuklir yang diuji coba Korut pada 3 September 2017 lalu diklaim sebagai bom hidrogen.

Menteri Pertahanan AS James Norman Mattis memperingatkan bahwa Korea Utara akan disambut dengan respons militer besar-besaran jika terus mengancam Washington dan para sekutunya.

Berbeda dengan persiapan AS untuk mengantisipasi perang dengan Korea Utara, Presiden Rusia Vladimir Putin yakin bahwa konflik berskala besar, terutama dengan penggunaan WMD, tidak akan terjadi. Semua pihak yang bertikai, kata dia, memiliki akal sehat yang cukup untuk menghindarinya.

Komentar Putin itu disampaikan di depan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Forum Ekonomi Timur di Kota Vladivostok, Rusia. ”Kita bisa memecahkan masalah ini melalui cara diplomatik,” ujarnya.