Australia Gantikan Prancis di Dewan HAM PBB
Sabtu, 15 Juli 2017 - 11:42 WIB
Australia Gantikan Prancis di Dewan HAM PBB
A
A
A
SYDNEY - Australia tampaknya akan mengisi satu dari dua lowongan di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) setelah penarikan mundur Prancis dari proses tersebut. Demikian laporan surat kabar Herald Sun mengutip ucapan Menteri Luar Negeri Julie Bishop.
Penunjukan tersebut akan menjadi yang pertama bagi Australia ke tubuh yang kuat, di tengah kritik atas catatan hak asasi manusianya sendiri terhadap orang-orang pribumi dan pencari suaka di pusat penahanan lepas pantai di Pulau Manus Nauru dan Papua Nugini.
"Kami tidak menggunakan anggaran bantuan kami, kami tidak membuat janji yang tidak dapat kami jaga," kata surat kabar tersebut mengutip Bishop.
"Kami sangat banyak mengkampanyekan catatan kami dan bagaimana kami akan bertindak di Dewan Hak Asasi Manusia," sambung laporan itu seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (15/7/2017).
Menurut surat kabar itu, Australia telah mengamankan 141 komitmen tertulis dan lebih dari 20 komitmen verbal dari 192 anggota PBB untuk mendukung pencalonannya.
Sementara itu, kantor Bishop mengatakan bahwa mereka tidak dapat memastikan bahwa Australia telah diberi jaminan sebuah tempat. "Kami sangat menantikan untuk memberikan kontribusi positif menjelang pengumuman komposisi dewan pada Oktober mendatang," imbuh pernyataan itu.
PBB sebelumnya telah mengkritik perlakuan Australia terhadap masyarakat adatnya, dengan laporan dari pelapor khususnya, Victoria Tauli-Corpuz, yang dijadwalkan pada bulan September.
Laporan tersebut, dalam kunjungan 15 hari di bulan Maret, meninjau dampak undang-undang seputar intervensi pemerintah tahun 2007 yang bertujuan untuk membatasi penyalahgunaan alkohol, kekerasan dalam rumah tangga dan meningkatkan kesehatan warga asli Australia di masyarakat terpencil.
Kementerian Luar Negeri Prancis mengumumkan penarikannya dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis yang mendukung tawaran Spanyol untuk kekosongan kedua dalam Dewan HAM PBB.
Penunjukan tersebut akan menjadi yang pertama bagi Australia ke tubuh yang kuat, di tengah kritik atas catatan hak asasi manusianya sendiri terhadap orang-orang pribumi dan pencari suaka di pusat penahanan lepas pantai di Pulau Manus Nauru dan Papua Nugini.
"Kami tidak menggunakan anggaran bantuan kami, kami tidak membuat janji yang tidak dapat kami jaga," kata surat kabar tersebut mengutip Bishop.
"Kami sangat banyak mengkampanyekan catatan kami dan bagaimana kami akan bertindak di Dewan Hak Asasi Manusia," sambung laporan itu seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (15/7/2017).
Menurut surat kabar itu, Australia telah mengamankan 141 komitmen tertulis dan lebih dari 20 komitmen verbal dari 192 anggota PBB untuk mendukung pencalonannya.
Sementara itu, kantor Bishop mengatakan bahwa mereka tidak dapat memastikan bahwa Australia telah diberi jaminan sebuah tempat. "Kami sangat menantikan untuk memberikan kontribusi positif menjelang pengumuman komposisi dewan pada Oktober mendatang," imbuh pernyataan itu.
PBB sebelumnya telah mengkritik perlakuan Australia terhadap masyarakat adatnya, dengan laporan dari pelapor khususnya, Victoria Tauli-Corpuz, yang dijadwalkan pada bulan September.
Laporan tersebut, dalam kunjungan 15 hari di bulan Maret, meninjau dampak undang-undang seputar intervensi pemerintah tahun 2007 yang bertujuan untuk membatasi penyalahgunaan alkohol, kekerasan dalam rumah tangga dan meningkatkan kesehatan warga asli Australia di masyarakat terpencil.
Kementerian Luar Negeri Prancis mengumumkan penarikannya dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis yang mendukung tawaran Spanyol untuk kekosongan kedua dalam Dewan HAM PBB.
(ian)
