Inggris: Tidak Ada Ampun bagi Pelaku Serangan Senjata Kimia
Sabtu, 15 April 2017 - 06:11 WIB
Inggris: Tidak Ada Ampun bagi Pelaku Serangan Senjata Kimia
A
A
A
LONDON - Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris, Boris Johnson, bersama Menlu Prancis memperingatkan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas serangan senjata kimia di Suriah akan dimintai pertanggungjawaban. Keduanya bersikeras tidak ada ampunan bagi mereka yang terlibat.
"Ini adalah tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa mereka yang melakukan serangan senjata kimia tersebut bertanggung jawab. Hal ini penting bagi perdamaian internasional dan keamanan," tulis keduanya dalam artikel yang diterbitkan di Le Monde dan Guardian.
"Atas nama masyarakat internasional, Misi Pencari Fakta OPCW akan menyelidiki serangan itu. Mekanisme Joint Investigasi, sebuah badan independen OPCW PBB, akan mengatakan siapa yang bertanggung jawab. Kami yakin dalam proses ini dan kami sepenuhnya mendukung itu. Tidak ada impunitas," tegasnya keduanya seperti dikutip dari Sky News, Sabtu (15/4/2017).
Ajudan Johnson menyarankan artikel bersama untuk menunjukkan bahwa ia mempunyai dukungan Prancis untuk sanksi yang ditargetkan akan ia usulkan pada KTT G7 di Italia. Namun, artikel itu tidak menyebutkan soal sanksi.
Namun, sumber pemerintah mengatakan itu merujuk para perjanjian Prancis bahwa harus ada tindakan yang menargetkan keuangan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas serangan senjata kimia. Johnsion pun telah melayangkan ide sanksi terhadap individu komandan militer.
Artikel bersama itu juga menuduh Rusia tidak tahu malu memproduksi kebohongan.
"Bersama dengan Amerika Serikat (AS), kami telah mengusulkan sebuah resolusi yang mengutuk serangan kimia ini dan menegaskan kembali dukungan berisi terhadap tim investigasi dari Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia (OPCW). Itu sederhana dan seimbang," bunyi artikel itu.
"Rusia memveto itu, veto kedelapan untuk Suriah sejak 2011. Veto ini disertai dengan katalog klaim palsu yang dimaksudkan untuk menabur keraguan tentang tanggung jawab rezim. Kami telah melalui ini. Tidak tahu malu memproduksi kebohongan. Kita tidak bisa lagi. Ketika anak-anak terpapar gas, kita tidak dapat mengambil kebohongan," imbuhnya.
Artikel gabungan itu juga menyerukan gencatan senjata yang dipantau secara internasional. "Kita harus menciptakan persatuan Kita harus mengatasi krisis yang mengerikan ini yang merongrong nilai-nilai inti kemanusiaan," tulis Johnson dan koleganya.
"Tempat untuk memulai adalah gencatan senjata. Ini harus diperkuat, dipantau internasional, ditegakkan. Ini akan memastikan tidak ada serangan tersebut terjadi lagi," tukasnya.
"Ini adalah tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa mereka yang melakukan serangan senjata kimia tersebut bertanggung jawab. Hal ini penting bagi perdamaian internasional dan keamanan," tulis keduanya dalam artikel yang diterbitkan di Le Monde dan Guardian.
"Atas nama masyarakat internasional, Misi Pencari Fakta OPCW akan menyelidiki serangan itu. Mekanisme Joint Investigasi, sebuah badan independen OPCW PBB, akan mengatakan siapa yang bertanggung jawab. Kami yakin dalam proses ini dan kami sepenuhnya mendukung itu. Tidak ada impunitas," tegasnya keduanya seperti dikutip dari Sky News, Sabtu (15/4/2017).
Ajudan Johnson menyarankan artikel bersama untuk menunjukkan bahwa ia mempunyai dukungan Prancis untuk sanksi yang ditargetkan akan ia usulkan pada KTT G7 di Italia. Namun, artikel itu tidak menyebutkan soal sanksi.
Namun, sumber pemerintah mengatakan itu merujuk para perjanjian Prancis bahwa harus ada tindakan yang menargetkan keuangan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas serangan senjata kimia. Johnsion pun telah melayangkan ide sanksi terhadap individu komandan militer.
Artikel bersama itu juga menuduh Rusia tidak tahu malu memproduksi kebohongan.
"Bersama dengan Amerika Serikat (AS), kami telah mengusulkan sebuah resolusi yang mengutuk serangan kimia ini dan menegaskan kembali dukungan berisi terhadap tim investigasi dari Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia (OPCW). Itu sederhana dan seimbang," bunyi artikel itu.
"Rusia memveto itu, veto kedelapan untuk Suriah sejak 2011. Veto ini disertai dengan katalog klaim palsu yang dimaksudkan untuk menabur keraguan tentang tanggung jawab rezim. Kami telah melalui ini. Tidak tahu malu memproduksi kebohongan. Kita tidak bisa lagi. Ketika anak-anak terpapar gas, kita tidak dapat mengambil kebohongan," imbuhnya.
Artikel gabungan itu juga menyerukan gencatan senjata yang dipantau secara internasional. "Kita harus menciptakan persatuan Kita harus mengatasi krisis yang mengerikan ini yang merongrong nilai-nilai inti kemanusiaan," tulis Johnson dan koleganya.
"Tempat untuk memulai adalah gencatan senjata. Ini harus diperkuat, dipantau internasional, ditegakkan. Ini akan memastikan tidak ada serangan tersebut terjadi lagi," tukasnya.
(ian)
