PBB Sebut Myanmar Lakukan Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Rohingya
Jum'at, 10 Maret 2017 - 17:25 WIB
PBB Sebut Myanmar Lakukan Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Rohingya
A
A
A
YANGON - Militer dan polisi Myanmar disebut telah melakukan kejahatah kemanusiaan terhadap minoritas Muslim Rohingya. Hal itu dikatakan oleh Pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, Yanghee Lee.
Lee mengaku belum diberika akses ke daerah konflik di Myanmar. Namun, setelah berbicara dengan pengungsi di Bangladesh dia mengatakan kepada BBC bahwa situasinya "jauh lebih buruk" daripada yang dia diharapkan.
"Saya akan mengatakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sudah jelas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh militer Burma, Myanmar, penjaga perbatasan atau polisi atau pasukan keamanan," kata Lee seperti dikutip dari BBC, Jumat (10/3/2017)
Dia mengatakan masalah penyalahgunaan yang "sistemik" dalam pasukan keamanan Myanmar. Namun ia juga mengatakan bahwa pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi harus menanggung sebagian dari tanggung jawab tersebut.
"Pada akhirnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah sipil, yang harus menjawab dan menanggapi kasus-kasus besar penyiksaan yang mengerikan dan kejahatan yang sangat tidak manusiawi yang telah mereka lakukan terhadap rakyat mereka sendiri," kata Lee.
Menanggapi tudingan itu, juru bicara partai politik Liga Nasional Demokrasi, Win Htein mengatakan laporan yang menyatakan ratusan Muslim Rohingya tewas terlalu berlebihan. Ia bahkan mengatakan PBB terkadang melakukan kesalahan.
Partai Liga Nasional Demokrasi adalah partai yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dan kini tengah berkuasa di Myanmar.
"Sebagai pemerintah yang baru, kami hanya mencoba untuk mencapai ke negara modern. Kami memiliki ribuan masalah. Kami tidak percaya itu kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini adalah urusan internal, itu bukan urusan internasional," katanya.
Lebih dari 70.000 etnis Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh dalam beberapa bulan terakhir. Mereka melarikan diri setelah serangan militan pada bulan Oktober memicu tindakan keras militer.
Pemerintah Myanmar sendiri telah membentuk badan investigasi sendiri atas dugaan pelanggaran tersebut. Tim investigasi ini dipimpin oleh mantan jenderal dan dikritik oleh Lee karena didominasi oleh orang-orang militer dan metodologi penyelidikannya.
Lee mengaku belum diberika akses ke daerah konflik di Myanmar. Namun, setelah berbicara dengan pengungsi di Bangladesh dia mengatakan kepada BBC bahwa situasinya "jauh lebih buruk" daripada yang dia diharapkan.
"Saya akan mengatakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sudah jelas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh militer Burma, Myanmar, penjaga perbatasan atau polisi atau pasukan keamanan," kata Lee seperti dikutip dari BBC, Jumat (10/3/2017)
Dia mengatakan masalah penyalahgunaan yang "sistemik" dalam pasukan keamanan Myanmar. Namun ia juga mengatakan bahwa pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi harus menanggung sebagian dari tanggung jawab tersebut.
"Pada akhirnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah sipil, yang harus menjawab dan menanggapi kasus-kasus besar penyiksaan yang mengerikan dan kejahatan yang sangat tidak manusiawi yang telah mereka lakukan terhadap rakyat mereka sendiri," kata Lee.
Menanggapi tudingan itu, juru bicara partai politik Liga Nasional Demokrasi, Win Htein mengatakan laporan yang menyatakan ratusan Muslim Rohingya tewas terlalu berlebihan. Ia bahkan mengatakan PBB terkadang melakukan kesalahan.
Partai Liga Nasional Demokrasi adalah partai yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dan kini tengah berkuasa di Myanmar.
"Sebagai pemerintah yang baru, kami hanya mencoba untuk mencapai ke negara modern. Kami memiliki ribuan masalah. Kami tidak percaya itu kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini adalah urusan internal, itu bukan urusan internasional," katanya.
Lebih dari 70.000 etnis Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh dalam beberapa bulan terakhir. Mereka melarikan diri setelah serangan militan pada bulan Oktober memicu tindakan keras militer.
Pemerintah Myanmar sendiri telah membentuk badan investigasi sendiri atas dugaan pelanggaran tersebut. Tim investigasi ini dipimpin oleh mantan jenderal dan dikritik oleh Lee karena didominasi oleh orang-orang militer dan metodologi penyelidikannya.
(ian)
