Turki Tuduh Jerman Menentang Referendum
Minggu, 05 Maret 2017 - 18:38 WIB
Turki Tuduh Jerman Menentang Referendum
A
A
A
ANKARA - Turki menuduh Jerman mendukung suara “Tidak” dalam referendum yang akan memperkuat kekuasaan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Tuduhan itu muncul setelah pembatalan beberapa pawai di Jerman.
Meski demikian, Berlin menyangkal berperan dalam upaya tersebut. Rakyat Turki akan memilih dalam referendum 16 April tentang membentuk sistem presidensial yang menurut Ankara akan membuat Turki seperti Prancis atau Amerika Serikat (AS) serta menjamin stabilitas politik.
Meski demikian, para pengkritik menyatakan sistem presidensial akan melemahkan parlemen dan memperkuat wewenang Erdogan yang saat ini menjadi presiden terkuat di Turki.
Sebelum referendum, para politisi Turki pergi ke Jerman untuk mengikuti pawai yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Turki Binali Yildirim di Kota Oberhausen. Pawai itu digelar untuk mendapatkan suara “Ya” dalam referendum tersebut.
Meski demikian, pada Kamis (2/3) waktu setempat, beberapa otoritas lokal melarang pawai yang digelar lebih dari dua menteri Turki tersebut. Larangan itu memicu respons keras dari Ankara yang segera memanggil duta besar Jerman untuk Turki sebagai bentuk protes.
“Mereka tidak ingin Turki berkampanye di sini, mereka lebih mendukung suara Tidak. Mereka menolak Turki yang kuat,” papar Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu kemarin.
Menanggapi tudingan tersebut, pemerintah Jerman menyangkal terlibat dalam keputusan pemerintah daerah yang melarang pawai tersebut. “Keputusan pemerintah federal mutlak tak berpengaruh karena itu tergantung yurisdiksi lokal atau negara bagian yang kami tidak memiliki pengaruh,” ungkap Juru Bicara Kemlu Jerman Martin Schaefer.
Otoritas Wina juga menyatakan pihaknya tidak mengizinkan acara terkait kampanye apapun. Situasi pun memanas. Pemerintah kota di bagian barat Jerman, Gaggenau, yang melarang pawai oleh Menteri Kehakiman Turki Bekir Bozdag menyatakan pihaknya menerima ancaman bom kemarin.
“Penelepon menyebut pembatalan acara dengan menteri kehakiman Turki sebagai alasan,” papar pejabat setempat Dieter Spannagel kepada AFP.
Bozdag direncanakan bertemu warga Turki di kota itu, tapi pidatonya dibatalkan setelah otoritas Gaggenau mencabut izin penggunaan oleh Uni Demokrat Turki Eropa (UETD) dengan alasan masalah kapasitas. Otoritas Kota Cologne juga mencabut izin untuk UETD yang akan menggunakan balai kota pada akhir pekan ini saat Menteri Ekonomi Turki Nihat Zeybekci hendak berpidato.
Meski demikian, Zeybekci menegaskan dia akan tetap melakukan kunjungan. “Bahkan jika mereka tidak mengizinkannya, saya akan pergi dari rumah ke rumah bertemu warga kami di Jerman,” tegasnya.
Cavusoglu menuduh para pejabat Jerman gagal menghormati demokrasi dan mengizinkan teroris dari Partai Pekerja Kurdistan berbicara tapi menolak hak yang sama untuk Erdogan.
Meski demikian, Berlin menyangkal berperan dalam upaya tersebut. Rakyat Turki akan memilih dalam referendum 16 April tentang membentuk sistem presidensial yang menurut Ankara akan membuat Turki seperti Prancis atau Amerika Serikat (AS) serta menjamin stabilitas politik.
Meski demikian, para pengkritik menyatakan sistem presidensial akan melemahkan parlemen dan memperkuat wewenang Erdogan yang saat ini menjadi presiden terkuat di Turki.
Sebelum referendum, para politisi Turki pergi ke Jerman untuk mengikuti pawai yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Turki Binali Yildirim di Kota Oberhausen. Pawai itu digelar untuk mendapatkan suara “Ya” dalam referendum tersebut.
Meski demikian, pada Kamis (2/3) waktu setempat, beberapa otoritas lokal melarang pawai yang digelar lebih dari dua menteri Turki tersebut. Larangan itu memicu respons keras dari Ankara yang segera memanggil duta besar Jerman untuk Turki sebagai bentuk protes.
“Mereka tidak ingin Turki berkampanye di sini, mereka lebih mendukung suara Tidak. Mereka menolak Turki yang kuat,” papar Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu kemarin.
Menanggapi tudingan tersebut, pemerintah Jerman menyangkal terlibat dalam keputusan pemerintah daerah yang melarang pawai tersebut. “Keputusan pemerintah federal mutlak tak berpengaruh karena itu tergantung yurisdiksi lokal atau negara bagian yang kami tidak memiliki pengaruh,” ungkap Juru Bicara Kemlu Jerman Martin Schaefer.
Otoritas Wina juga menyatakan pihaknya tidak mengizinkan acara terkait kampanye apapun. Situasi pun memanas. Pemerintah kota di bagian barat Jerman, Gaggenau, yang melarang pawai oleh Menteri Kehakiman Turki Bekir Bozdag menyatakan pihaknya menerima ancaman bom kemarin.
“Penelepon menyebut pembatalan acara dengan menteri kehakiman Turki sebagai alasan,” papar pejabat setempat Dieter Spannagel kepada AFP.
Bozdag direncanakan bertemu warga Turki di kota itu, tapi pidatonya dibatalkan setelah otoritas Gaggenau mencabut izin penggunaan oleh Uni Demokrat Turki Eropa (UETD) dengan alasan masalah kapasitas. Otoritas Kota Cologne juga mencabut izin untuk UETD yang akan menggunakan balai kota pada akhir pekan ini saat Menteri Ekonomi Turki Nihat Zeybekci hendak berpidato.
Meski demikian, Zeybekci menegaskan dia akan tetap melakukan kunjungan. “Bahkan jika mereka tidak mengizinkannya, saya akan pergi dari rumah ke rumah bertemu warga kami di Jerman,” tegasnya.
Cavusoglu menuduh para pejabat Jerman gagal menghormati demokrasi dan mengizinkan teroris dari Partai Pekerja Kurdistan berbicara tapi menolak hak yang sama untuk Erdogan.
(esn)
