Keluar UE, Inggris Tak Ingin Dihukum

LONDON - Pemerintah Inggris ingin Uni Eropa (UE) tidak menjatuhkan hukuman setelah proses perundingan Britain Exit (Brexit) dimulai. Inggris akan fokus untuk menjalin kerja sama dengan banyak negara.

Inggris akan meninggalkan pasar tunggal Uni Eropa (UE) sebagai sikap tegas untuk melepaskan diri dari blok negaranegara Eropa. Namun, muncul isu boikot kerja sama perdagangan negara-negara Eropa dengan Inggris. Presiden Prancis Francois Hollande mengatakan, Inggris seharusnya tidak memperkirakan hubungan perdagangan yang baik dengan Eropa setelah keluar dari pasar tunggal 500 juta orang.

“Jika Hollande menginginkan menghukum seseorang memilih melarikan diri, itu seperti film Perang Dunia II. Saya tidak berpikir itu sebagai cara untuk maju,” tegas Menteri Luar Negeri (Menlu) Boris Johnson, dilansir Reuters. “Itu bukan kepentingan kawan atau mitra kita,” ujarnya saat berada di Dialog Raisina, konferensi geopolitik yang digelar Kementerian India di New Delhi, kemarin.

Menurut Johnson, banyak negara yang mengantre untuk menandatangani kesepakatan perdagangan dengan Inggris ketika kita meninggalkan UE. Inggris tidak akan lagi menggunakan kebijakan perdagangan yang dibuat Komisi UE. “Selama di bawah peraturan UE, kita tidak akan bernegosiasi dengan pakta-pakta baru hingga kita meninggalkan blok tersebut,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May. May meminta UE agar tidak “menghukum” Inggris selepas negosiasi Brexit. “Ada seruan untuk mendesak kesepakatan hukuman untuk menghukum Inggris dan mendorong banyak negara untuk mengambil langkah yang sama,” kata May pada pidato pertama tentang Brexit.

Dia mengatakan, tindakan seruan hukuman bagi Inggris merupakan tindakan menyakiti diri bagi negara-negara Eropa. May memperingatkan Inggris akan meninggalkan UE secara ekonomi jika tidak mendapatkan kesepakatan perdagangan bebas. “Jadi kita tidak menjadi anggota pasar tunggal.

Sebaliknya, kita berusaha mendapatkan akses seluas-luasnya ke pasar tunggal melalui perjanjian perdagangan bebas baru, komprehensif, berani, dan ambisius,” katanya. Melansir BBC, PM May telah menghubungi beberapa pemimpin Eropa seperti Angela Merkel, Francois Hollande, Donald Tusk, dan Jean-Claude Juncker.

“Kepada pemimpin Jerman dan Prancis, May ingin agar UE memahami pentingnya empat kebebasan pasar tunggal dan Inggris tidak akan mencari keanggotaan pasar tunggal,” demikian keterangan Downing Street, kantor PM Inggris.

PM May Dikecam

Banyak pihak mengecam dan mengkritik kebijakan May. “Theresa May sudah mengukuhkan Inggris menuju ke Brexit yang sulit,” kata pemimpin Partai Demokrat Liberal, Tim Farron, kepada BBC. Dia mengkritik May yang mengklaim rakyat memilih untuk meninggalkan pasar tunggal.

“Mereka tidak menginginkan itu. Dia (May) memilih untuk menyebabkan kerugian besar bagi perekonomian Inggris,” tambahnya. Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon mengatakan, keputusan Theresa May untuk meninggalkan pasar tunggal akan membuat gagasan referendum kedua bagi kemerdekaan Skotlandia “tak diragukan lagi lebih dekat”.

“Strategi May akan menyebabkan bencana ekonomi,” ucapnya. Dia mengancam akan menggelar referendum kemerdekaan jika Brexit versi May akan terwujud. Dari luar Inggris, Menteri Urusan Eropa Ceko Tomas Prouza mengatakan, rencana Inggris tampaknya sedikit ambisius.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier mengatakan setidaknya pada tahap ini ada sedikit kejelasan terkait rencana Inggris. “Kita menginginkan hubungan dekat dan berdasarkan kepercayaan,” kata Steinmeier.

Presiden Komisi Eropa Jean- Claude Juncker berjanji untuk bekerja menjamin perundingan Brexit dilaksanakan sesuai dengan aturan dan Inggris menginginkan hal yang baik. “Saya menyambut klarifikasi yang diberikan May. Tetapi, saya mengatakan pidato itu bukan awalan untuk negosiasi,” ucapnya.

Menurut Angela Merkel, UE mendapatkan kejelasan mengenai sikap Inggris setelah pidato PM May. Namun, dia menegaskan negosiasi tidak bisa dimulai jika Inggris belum memulai prosedur Brexit. ”Negosiasi akan dimulai ketika Pasal 50 Traktat UE ditekan,” ujarnya. Dia menegaskan Eropa tidak akan membiarkan terpecah. “Kita akan mulai dialog intensif,” ucapnya, dilansir Reuters.