Myanmar Minta Malaysia Setop Bantuan Makanan untuk Muslim Rohingya
Myanmar Minta Malaysia Setop Bantuan Makanan untuk Muslim Rohingya
A
A
A
KUALA LUMPUR - Pemerintah Myanmar telah mengkonfirmasi bahwa mereka telah meminta Malaysia menghentikan bantuan makanan ke “komunitas tertentu” di negara bagian Rakhine oleh organisasi non-pemerintah atau LSM. Komunitas tertentu yang dimaksud itu adalah komunitas Muslim Rohingya.
Kementerian Luar Negeri Myanmar, seperti dilaporkan Kyodo News, telah mengajukan pemintaan melalui Kedutaan Besar Malaysia di negara tersebut.
”(Myanmar) Akan berterima kasih jika pemerintah Malaysia yang ramah bisa mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah upaya LSM tertentu untuk mengirimkan armada bantuan, yang tidak dapat diizinkan masuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah Myanmar,” bunyi pernyataan kementerian itu, yang dikutip Minggu (8/1/2017).
Menurut laporan media tersebut, Myanmar menyambut bantuan kemanusiaan dari sesama negara anggota ASEAN. Namun, bantuan harus untuk kedua komunitas di negara bagian Rakhine tanpa diskriminasi. Di Rakhine, selain komunitas Muslim juga terdapat komunitas Buddha.
Penyaluran bantuan juga diminta melalui saluran diplomatik yang tepat. Pada bulan Desember 2016, Malaysia mengumumkan akan mengirimkan armada bantuan yang mencakup 1.000 ton beras, peralatan medis dan barang-barang lainnya untuk masyarakat Rohingya di negara bagian Rakhine.
Bantuan dari Malaysia itu disalurkan oleh Malaysian Consultative Council of Islam Organisations (Mapim), Kelab Putra 1Malaysia dan koalisi LSM dari berbagai wilayah. Armada bantuan rencananya akan berangkat dari Port Klang pada 10 Januari 2017 dan kembali 14 hari kemudian.
Mapim telah menekankan bahwa misi mereka hanya kemanusiaan dengan sasaran masyarakat Rohingya di kota Maungdaw dan Buthidaung. Mapim juga mengakui bahwa armada bantuannya bisa menghadapi beberapa kemungkinan terburuk, termasuk dihentikan, dipaksa pulang atau bahkan diserang.
Myanmar telah dikritik masyarakat internasional setelah kekerasan militer terhadap komunitas Muslim Rohingya terjadi di negara bagian Rakhine. Kekerasan terjadi menyusul serangan pos-pos perbatasan yang menewaskan sembilan polisi Myanmar pada 9 Oktober 2016 lalu.
Kementerian Luar Negeri Myanmar, seperti dilaporkan Kyodo News, telah mengajukan pemintaan melalui Kedutaan Besar Malaysia di negara tersebut.
”(Myanmar) Akan berterima kasih jika pemerintah Malaysia yang ramah bisa mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah upaya LSM tertentu untuk mengirimkan armada bantuan, yang tidak dapat diizinkan masuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah Myanmar,” bunyi pernyataan kementerian itu, yang dikutip Minggu (8/1/2017).
Menurut laporan media tersebut, Myanmar menyambut bantuan kemanusiaan dari sesama negara anggota ASEAN. Namun, bantuan harus untuk kedua komunitas di negara bagian Rakhine tanpa diskriminasi. Di Rakhine, selain komunitas Muslim juga terdapat komunitas Buddha.
Penyaluran bantuan juga diminta melalui saluran diplomatik yang tepat. Pada bulan Desember 2016, Malaysia mengumumkan akan mengirimkan armada bantuan yang mencakup 1.000 ton beras, peralatan medis dan barang-barang lainnya untuk masyarakat Rohingya di negara bagian Rakhine.
Bantuan dari Malaysia itu disalurkan oleh Malaysian Consultative Council of Islam Organisations (Mapim), Kelab Putra 1Malaysia dan koalisi LSM dari berbagai wilayah. Armada bantuan rencananya akan berangkat dari Port Klang pada 10 Januari 2017 dan kembali 14 hari kemudian.
Mapim telah menekankan bahwa misi mereka hanya kemanusiaan dengan sasaran masyarakat Rohingya di kota Maungdaw dan Buthidaung. Mapim juga mengakui bahwa armada bantuannya bisa menghadapi beberapa kemungkinan terburuk, termasuk dihentikan, dipaksa pulang atau bahkan diserang.
Myanmar telah dikritik masyarakat internasional setelah kekerasan militer terhadap komunitas Muslim Rohingya terjadi di negara bagian Rakhine. Kekerasan terjadi menyusul serangan pos-pos perbatasan yang menewaskan sembilan polisi Myanmar pada 9 Oktober 2016 lalu.
(mas)
Explore More