Iran Siapkan Aksi Balasan Jika AS Langgar Kesepakatan Nuklir
Kamis, 24 November 2016 - 00:23 WIB
Iran Siapkan Aksi Balasan Jika AS Langgar Kesepakatan Nuklir
A
A
A
TEHERAN - Pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei memperingatkan bahwa Teheran akan membalas jika Amerika Serikat (AS) menyetujui sanksi terbaru untuk negara itu. AS sebelumnya berencana memperpanjang sanksi terhadap Iran selama 10 tahun jika melanggar perjanjian nuklir atau JCPOA.
"Pemerintah AS saat ini telah melanggar kesepakatan nuklir di banyak kesempatan. Yang terbaru adalah perpanjangan sanksi selama 10 tahun, bahwa jika hal itu terjadi, pasti akan melawan JCPOA, dan Republik Islam pasti bereaksi," kata Khamenei dalam website pribadinya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (24/11/2016).
Pekan lalu parlemen AS secara resmi mensahkan UU Sanksi untuk Iran, atau ISA, selama 10 tahun. Hukum ini pertama kali diadopsi pada tahun 1996 untuk menghukum investasi dalam industri energi Iran dan mencegah Iran memproduksi senjata nuklir.
Baca juga:
DPR AS Perpanjang Sanksi untuk Iran
Regulasi itu sendiri akan berakhir pada Desember 2016 jika tidak diperpanjang. UU tersebut masih membutuhkan pengesahan oleh Senat dan ditandatangani Presiden Barack Obama agar bisa diberlakukan.
Gedung Putih berpendapat bahwa undang-undang tersebut akan menjadi pelanggaran pakta nuklir dan mengatakan Obama akan memveto langkah tersebut bahkan jika itu telah disahkan oleh Senat.
"Pemerintah AS saat ini telah melanggar kesepakatan nuklir di banyak kesempatan. Yang terbaru adalah perpanjangan sanksi selama 10 tahun, bahwa jika hal itu terjadi, pasti akan melawan JCPOA, dan Republik Islam pasti bereaksi," kata Khamenei dalam website pribadinya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (24/11/2016).
Pekan lalu parlemen AS secara resmi mensahkan UU Sanksi untuk Iran, atau ISA, selama 10 tahun. Hukum ini pertama kali diadopsi pada tahun 1996 untuk menghukum investasi dalam industri energi Iran dan mencegah Iran memproduksi senjata nuklir.
Baca juga:
DPR AS Perpanjang Sanksi untuk Iran
Regulasi itu sendiri akan berakhir pada Desember 2016 jika tidak diperpanjang. UU tersebut masih membutuhkan pengesahan oleh Senat dan ditandatangani Presiden Barack Obama agar bisa diberlakukan.
Gedung Putih berpendapat bahwa undang-undang tersebut akan menjadi pelanggaran pakta nuklir dan mengatakan Obama akan memveto langkah tersebut bahkan jika itu telah disahkan oleh Senat.
(ian)
