PBB Kutuk Serangan Suriah di Aleppo
Rabu, 16 November 2016 - 12:46 WIB
PBB Kutuk Serangan Suriah di Aleppo
A
A
A
NEW YORK - Komite HAM PBB telah menyetujui sebuah resolusi yang isinya mengutuk eskalasi terbaru dari serangan di Aleppo. Komite juga mengutuk kekerasan yang terus berlanjut dilakukan oleh pemerintah Suriah terhadap rakyatnya sendiri.
Setidaknya 116 negara anggota Majelis Umum Komite HAM PBB, berbanding 15 negara, mendukung rancangan resolusi. Sementara 49 negara memilih abstain. Keputusan ini hampir pasti akan diadopsi saat Majelis Umum kembali bersidang pada bulan depan seperti dikutip dari Belfast Telegraph, Rabu (16/11/2016).
Rancangan resolusi itu menuntut agar pemerintah Suriah segera mengakhiri semua serangan tanpa pandang bulu. Penghentian serangan itu termasuk yang melibatkan penggunaan taktik teror, serangan udara, barel dan bom vakum, senjata yang menyebabkan kebakaran, senjata kimia dan artileri berat.
"Resolusi ini menyesalkan dan mengutuk dalam istilah terkuat pelanggaran hak asasi manusia secara luas oleh pemerintah Suriah," begitu bunyi resolusi tersebut.
Resolusi itu juga menyerukan gencatan senjata oleh semua pihak dan mengatakan bahwa hal tersebut sangat penting untuk mencapai solusi politik".
Setidaknya 116 negara anggota Majelis Umum Komite HAM PBB, berbanding 15 negara, mendukung rancangan resolusi. Sementara 49 negara memilih abstain. Keputusan ini hampir pasti akan diadopsi saat Majelis Umum kembali bersidang pada bulan depan seperti dikutip dari Belfast Telegraph, Rabu (16/11/2016).
Rancangan resolusi itu menuntut agar pemerintah Suriah segera mengakhiri semua serangan tanpa pandang bulu. Penghentian serangan itu termasuk yang melibatkan penggunaan taktik teror, serangan udara, barel dan bom vakum, senjata yang menyebabkan kebakaran, senjata kimia dan artileri berat.
"Resolusi ini menyesalkan dan mengutuk dalam istilah terkuat pelanggaran hak asasi manusia secara luas oleh pemerintah Suriah," begitu bunyi resolusi tersebut.
Resolusi itu juga menyerukan gencatan senjata oleh semua pihak dan mengatakan bahwa hal tersebut sangat penting untuk mencapai solusi politik".
(ian)
