UE Kecam 'Operasi Pembersihan' Ala Erdogan

BRUSSELS - Uni Eropa (UE) mengecam kebijakan yang diambil oleh Turki pasca kudeta berdarah yang terjadi pada akhir pekan lalu. Menurut UE, kebijakan Turki terhadap sistem pendidikan, pengadilan, dan media tidak dapat diterima.

Dalam sebuah pernyataan, Perwakilan Tinggri Federica Mogherini dan Komisaris Johannes Hahn mengatakan mereka sangat prihatin dengan keputusan Turki untuk menyatakan keadaan darurat. Menurut mereka, Pemerintah Turki telah melangkah terlalu jauh untuk mendapatkan kekuasaan dengan mengeluarkan dekrit, seperti dikutip dari laman BBC, Jumat (22/7/2016).

Dua pejabat tinggi EU itu pun mendesak Presiden Recep Tayyep Erdogan untuk menghormati aturan hukum, hak dan kebebasan. Mereka juga memperingatkan Turki atas keputusan Ankara untuk menangguhkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Mereka mengatakan Konvensi itu harus tetap berlaku.

Ribuan orang telah dipecat atau ditangkap setelah kudeta berdarah yang gagal. Ribuan tentara, termasuk jenderal berpangkat tinggi, ditangkap bersama dengan anggota kehakiman. Lebih dari 50 ribu pegawai negeri juga telah ditangkap, dipecat atau di non aktifkan

Selain itu sebanyak 600 sekolah ditutup, akademisi dilarang ke luar negeri dan warga asing yang menjadi rektor di universitas dipaksa untuk mengundurkan diri. Media Turki juga mengabarkan jika pemerintah telah mencabut izin 34 wartawan.

Presiden Erdogan menyatakan upaya kudeta kepada ulama sekaligus tokoh oposisi Fethullah Gulen dalang dari kudeta tersebut. Namun Gulen, yang berada di pengasingannya di Amerika Serikat (AS), membantah terlibat dalam upaya kudeta itu.