Uni Eropa Tolak Terapkan Sanksi Ekonomi untuk Turki

BRUSSELS - Tawaran Uni Eropa (UE) untuk "agenda positif" dengan Turki tetap dibahas. Pernyataan itu diungkapkan para pemimpin Eropa setelah pertemuan di Brussel.

Dalam pernyataan bersama, para pemimpin mengkritik kegiatan eksplorasi energi Turki di Mediterania Timur, tetapi tidak menyerukan sanksi ekonomi yang berat pada Ankara.

"Dewan Eropa menegaskan kembali kepentingan strategis Uni Eropa dalam pengembangan hubungan kerjasama dan saling menguntungkan dengan Turki," ungkap para pemimpin UE itu.

"Tawaran untuk agenda positif UE-Turki tetap di atas meja, asalkan Turki menunjukkan kesiapan mempromosikan kemitraan sejati dengan Uni Eropa dan Negara Anggotanya serta menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan sesuai hukum internasional," papar para pemimpin UE. (Baca Juga: Jepang Perpanjang Misi Pertahanan Timur Tengah selama Setahun)

Mereka mengatakan peningkatan kerja sama antara UE dan Turki dapat mencakup ekonomi dan perdagangan, kontak antar masyarakat, pertemuan dialog tingkat tinggi, dan kerjasama berkelanjutan dalam masalah migrasi. (Lihat Infografis: Pertama dalam Sejarah AS, Kapal Induk Nuklir Dipimpin Perempuan)

Mereka juga menegaskan kembali dukungan dimulainya kembali pembicaraan yang dipimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk penyelesaian komprehensif masalah Siprus dan dimulainya kembali pembicaraan eksplorasi langsung antara Yunani dan Turki untuk mengatasi perselisihan. (Lihat Video: Akan Diperiksa, Kuasa Hukum: Kemungkinan Rizieq Belum Bisa Datang)



“Meskipun ada proposal yang diajukan Yunani dan pemerintahan Siprus Yunani untuk memberlakukan sanksi ekonomi yang berat dan embargo senjata terhadap Turki, mayoritas pemimpin Eropa menentang tindakan yang lebih keras dan menganjurkan garis yang lebih lunak pada Ankara,” papar laporan Anadolu.

Diplomat utama UE Josep Borrell diinstruksikan menyiapkan laporan tentang kondisi hubungan politik, ekonomi dan perdagangan UE-Turki. Selain itu juga tentang opsi-opsi tentang bagaimana melanjutkan hubungan kedua pihak.

Mereka mengatakan laporan ini akan dibahas pada pertemuan puncak berikutnya pada Maret 2021, atau lebih awal jika diperlukan.