Indonesia Paparkan Jurus Tangkal Ekstremisme pada Uni Eropa
Kamis, 30 Juni 2016 - 10:31 WIB
Indonesia Paparkan Jurus Tangkal Ekstremisme pada Uni Eropa
A
A
A
JAKARTA - Indonesia memaparkan cara menangkal esktremisme dan radikalisme kepada Uni Eropa dalam Dialog HAM Indonesia-Uni Eropa ke-6 yang berlangsung di Belgia, Selasa (28/6/2016).
Paparan dari Indonesia disampaikan oleh KH Hasyim Muzadi yang mewakili delegasi Indonesia. Sedangkan delegasi dari Uni Eropa dipimpin oleh Julian Wilson (mantan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia) dengan anggota delegasi Charles-Michel Geurts, Annemieke Dokter, Annette Mandler, Thomas Wiersing dan Christian Berhmann.
“Indonesia bukanlah sarang terorisme dan radikalisme melainkan korban semenjak tahun 2001 pada momentum 11 September dan keterbukaan reformasi di Indonesia,” kata pihak delegasi Indonesia dalam keterangan tertulis kepada Sindonews.com, Kamis (30/6/2016).
![Indonesia Paparkan]()
Dalam forum itu, pihak delegasi Indonesia mengatakan bahwa Indonesia sedang menyempurnakan Undang-Undang tentang Penanganan Radikalisme. Dengan penerapan UU itu, Indonesia diharapkan menjadi negara zero radikalisme dan terorisme.
“Penyempurnaan tersebut menyangkut penangkalan radikalisme dari hulu sampai hilirnya. Berupa pelurusan kembali hubungan agama dan negara, pendekatan hukum dan represi,” papar pihak delegasi Indonesia merinci cara menangkal ekstremisme dan radikalisme.
Indonesia menyatakan bahwa demokrasi dan isu besar HAM telah menciptakan keluasan pandangan dan kebebasan di Indonesia. Namun, di sisi lain berpengaruh terhadap percepatan radikalisme di Indonesia.
“Ideologi Pancasila merupankan ukuran penangkalan ekstremisme kiri dan kanan, sekaligus ukuran untuk demokrasi dan HAM,” lanjut pihak delegasi Indonesia. “Kepentingan penangkalan radikalisme adalah kepentingan bersama dalam nasional Indonesia dan kepentingan internasional.”
Paparan dari Indonesia disampaikan oleh KH Hasyim Muzadi yang mewakili delegasi Indonesia. Sedangkan delegasi dari Uni Eropa dipimpin oleh Julian Wilson (mantan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia) dengan anggota delegasi Charles-Michel Geurts, Annemieke Dokter, Annette Mandler, Thomas Wiersing dan Christian Berhmann.
“Indonesia bukanlah sarang terorisme dan radikalisme melainkan korban semenjak tahun 2001 pada momentum 11 September dan keterbukaan reformasi di Indonesia,” kata pihak delegasi Indonesia dalam keterangan tertulis kepada Sindonews.com, Kamis (30/6/2016).
Dalam forum itu, pihak delegasi Indonesia mengatakan bahwa Indonesia sedang menyempurnakan Undang-Undang tentang Penanganan Radikalisme. Dengan penerapan UU itu, Indonesia diharapkan menjadi negara zero radikalisme dan terorisme.
“Penyempurnaan tersebut menyangkut penangkalan radikalisme dari hulu sampai hilirnya. Berupa pelurusan kembali hubungan agama dan negara, pendekatan hukum dan represi,” papar pihak delegasi Indonesia merinci cara menangkal ekstremisme dan radikalisme.
Indonesia menyatakan bahwa demokrasi dan isu besar HAM telah menciptakan keluasan pandangan dan kebebasan di Indonesia. Namun, di sisi lain berpengaruh terhadap percepatan radikalisme di Indonesia.
“Ideologi Pancasila merupankan ukuran penangkalan ekstremisme kiri dan kanan, sekaligus ukuran untuk demokrasi dan HAM,” lanjut pihak delegasi Indonesia. “Kepentingan penangkalan radikalisme adalah kepentingan bersama dalam nasional Indonesia dan kepentingan internasional.”
(mas)
