Ini Isi Resolusi DK PBB untuk Suriah
Ini Isi Resolusi DK PBB untuk Suriah
A
A
A
NEW YORK - Dewan Keamanan (DK) PBB dengan suara bulat menyetujui sebuah resolusi yang mendukung proses perdamaian di Suriah. Peristiwa ini jarang terjadi dimana seluruh 15 negara anggota DK PBB menyetujui sebuah resolusi.
Seperti dikutip dari BBC, Sabtu (19/12/2015), ada beberapa hal yang diatur dalam resolusi DK PBB menyangkut perang di Suriah. Namun, resolusi dengan nomor 2254 itu tidak menyinggung tentang masa depan dari Presiden Suriah, Bashar al-Assad.
Dalam resolusinya, DK PBB menyerukan gencatan senjata dan dilakukannya pembicaraan formal tentang transisi politik yang akan dilakukan pada awal bulan Januari mendatang. Terkait dengan gencatan senjata ini, Sekjen PBB Ban Ki-moon akan memberikan pengarahan tentara cara memantau gencatan senjata pada 18 Januari.
Menurut resolusi tersebut, pembicaraan damai dilakukan tanpa mengikutsertakan kelompok yang diidentifikasi sebagai kelompok teroris, termasuk ISIS dan Front al-Nusra. Hal ini memungkinkan koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) dan Rusia untuk melanjutkan serangan udara kepada ke dua kelompok itu.
Resolusi DK PBB juga menyatakan bahwa pemerintahan transisi yang kredibel, inklusif, dan non-sektarian akan didirikan dalam waktu enam bulan.
Pemerintah transisi Suriah nantinya harus menyiapkan pemilu yang bebas dan adil dalam waktu 18 bulan di bawah pengawasan PBB. Diharapkan melalui pemilu akan terpilih pemimpin Suriah yang baru.
Seperti dikutip dari BBC, Sabtu (19/12/2015), ada beberapa hal yang diatur dalam resolusi DK PBB menyangkut perang di Suriah. Namun, resolusi dengan nomor 2254 itu tidak menyinggung tentang masa depan dari Presiden Suriah, Bashar al-Assad.
Dalam resolusinya, DK PBB menyerukan gencatan senjata dan dilakukannya pembicaraan formal tentang transisi politik yang akan dilakukan pada awal bulan Januari mendatang. Terkait dengan gencatan senjata ini, Sekjen PBB Ban Ki-moon akan memberikan pengarahan tentara cara memantau gencatan senjata pada 18 Januari.
Menurut resolusi tersebut, pembicaraan damai dilakukan tanpa mengikutsertakan kelompok yang diidentifikasi sebagai kelompok teroris, termasuk ISIS dan Front al-Nusra. Hal ini memungkinkan koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) dan Rusia untuk melanjutkan serangan udara kepada ke dua kelompok itu.
Resolusi DK PBB juga menyatakan bahwa pemerintahan transisi yang kredibel, inklusif, dan non-sektarian akan didirikan dalam waktu enam bulan.
Pemerintah transisi Suriah nantinya harus menyiapkan pemilu yang bebas dan adil dalam waktu 18 bulan di bawah pengawasan PBB. Diharapkan melalui pemilu akan terpilih pemimpin Suriah yang baru.
(ian)
Explore More