Putin dan Sejumlah Pesohor Dunia Dituding Mengemplang Pajak
A
A
A
PARIS - Sebuah dokumen yang memuat skandal pajak sejumlah pesohor dunia beredar di dunia maya. Dalam bocoran dokumen yang disebut Panama Papers itu, nama-nama macam Presiden Vladimir Putin, hingga pesepak bola Lionel Messi dan aktor Jackie Chan disebut-sebut telah mengemplang pajak.
Selain Putin, sejumlah tokoh dunia juga disebut mengemplang pajak. Ada 12 nama pemimpin dan mantan pemimpin dunia yang dituding mengemplang pajak, seperti Perdana Menteri Pakistan, Presiden Ukraina, dan Raja Arab Saudi, seperti dikutip Bussines Standard, Senin (4/4/2016).
Laporan tersebut juga menuding keluarga Presiden China, Xi Jinping memiliki rekening di luar negeri, sama seperti yang dilakukan oleh mending ayahanda Perdana Menteri Inggris David Cameron. Laporan itu juga menyatakan bahwa petinggi di Islandia diam-diam memiliki jutaan uang yang diinvestasikan di bank-bank negara itu selama krisis keuangan.
Dokumen pajak setebal 214.000 itu berasal dari Mossack Fonseca, sebuah firma hukum yang berbasis di Panama dan berkantor di lebih dari 35 negara. Salah satu pendiri firma hukum itu, Ramon Fonseca menyatakan, kebocoran dokumen itu adalah kejahatan besar dan serangan terhadap Panama.
"Negara-negara tertentu tidak suka jika kami sangat kompetitif dalam menarik perusahaan," kata Fonseca.
Selain Putin, sejumlah tokoh dunia juga disebut mengemplang pajak. Ada 12 nama pemimpin dan mantan pemimpin dunia yang dituding mengemplang pajak, seperti Perdana Menteri Pakistan, Presiden Ukraina, dan Raja Arab Saudi, seperti dikutip Bussines Standard, Senin (4/4/2016).
Laporan tersebut juga menuding keluarga Presiden China, Xi Jinping memiliki rekening di luar negeri, sama seperti yang dilakukan oleh mending ayahanda Perdana Menteri Inggris David Cameron. Laporan itu juga menyatakan bahwa petinggi di Islandia diam-diam memiliki jutaan uang yang diinvestasikan di bank-bank negara itu selama krisis keuangan.
Dokumen pajak setebal 214.000 itu berasal dari Mossack Fonseca, sebuah firma hukum yang berbasis di Panama dan berkantor di lebih dari 35 negara. Salah satu pendiri firma hukum itu, Ramon Fonseca menyatakan, kebocoran dokumen itu adalah kejahatan besar dan serangan terhadap Panama.
"Negara-negara tertentu tidak suka jika kami sangat kompetitif dalam menarik perusahaan," kata Fonseca.
(ian)