Putin Dituduh Ingin Caplok Suriah bak Crimea Jilid Dua

WASHINGTON - Munculnya bantuan militer Rusia di Suriah untuk menolong sekutunya, rezim Presiden Bashar al-Assad tak hanya membuat negara-negara Barat panik. Media Amerika Serikat (AS) bahkan membuat laporan yang berlebihan, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin dituduh ingin mencaplok Suriah seperti kisah pencaplokan Crimea dari Ukraina.

Stasiun televisi Fox News melaporkan, negara “sakit” di Timur Tengah itu akan segera ditempati oleh “tentara jahat” Putin. Laporan itu dipicu dugaan pasokan bantuan militer Kremlin untuk rezim Damaskus yang sudah membuat Pentagon gusar.

Putin secara terbuka berterus terang mendukung Assad. Namun, Rusia telah berulang kali membantah bahwa pasukannya telah mengambil bagian dalam perang sipil di Suriah. Tapi, penyiar berita Fox News Shepard Smith dengan lantang menyebut Putin ingin menyerang negara di Timur Tengah, bahkan mungkin menjadikannya sebagai wilayah Rusia. (Baca juga: Militer Kremlin Muncul Dukung Suriah, AS dan Rusia Memanas)

”Ada kehadiran militer Rusia di Suriah, dan itu mulai terlihat banyak seperti (yang terjadi di) Crimea,” kata Smith. ”Ketika Presiden Rusia, Vladimir Putin, menginvasi semenanjung Ukraina, dia mengatakan tidak, dia berbohong tentang hal itu sepanjang waktu, dan kemudian mulai menyebutnya 'ibu pertiwi’ dan sekarang mereka pada dasarnya mengambil alih,” lanjut Smith.

Untuk memperkuat tuduhannya, Smith, meminta pendapat seorang analis yang merupakan mantan pejabat tinggi AS. ”Ini adalah perkembangan yang sangat besar, Shepard,” kata Michael Singh, mantan asisten Colin Powell dan Condoleeza Rice. ”Kami belum melihat pasukan Rusia di Timur Tengah sejak tahun 1972 ketika mereka diusir oleh Anwar Sadat.”

Sementara itu, Rusia kembali menegaskan bahwa bantuan militer Kremlin terhadap Damaskus adalah sah, karena sesuai kontrak bilateral.

”Pengiriman ini dilakukan secara penuh sesuai dengan kontrak bilateral yang ditandatangani dengan Pemerintah Suriah yang sah, karena itu tidak melanggar dalam hal apapun, termasuk hukum internasional,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, seperti dikutip Sputnik, Jumat (11/9/2015).