Mengapa Elon Musk Berkonflik dengan Australia dan Brasil?

WASHINGTON - Elon Musk , yang memproklamirkan diri sebagai penganut kebebasan berpendapat absolut dan CEO X, Tesla, dan SpaceX, sekali lagi menjadi pusat perdebatan sengit tentang kebebasan berpendapat dan sensor.

Sejak membeli X, platform yang secara resmi dikenal sebagai Twitter, pada tahun 2022, Musk telah berdebat dengan pemerintah dan tokoh masyarakat di seluruh dunia tentang apa yang boleh diposting secara online.

Miliarder yang lincah ini kini terlibat dalam perselisihan hukum terpisah dengan pemerintah Brazil dan Australia atas upaya mereka untuk membatasi konten yang dianggap berbahaya, seperti misinformasi, materi kekerasan, dan pidato rasis.

Dalam setiap kasus, Musk menuduh pejabat pemerintah mengekang kebebasan berpendapat.

Namun para pengkritiknya mengatakan bahwa ia memberikan semangat kepada para ekstremis dan kasus-kasus yang pilih-pilih karena ia telah mematuhi pemberitahuan penghapusan di tempat lain.

Mengapa Elon Musk Berkonflik dengan Australia dan Brasil?

Mengapa Musk berselisih dengan Brasil?

Foto/AP

Melansir Al Jazeera, perselisihan Musk dengan pihak berwenang Brasil adalah bagian dari perdebatan yang sedang berlangsung tentang cara menangani “milisi digital” yang terkait dengan mantan Presiden sayap kanan Jair Bolsonaro.

Para pendukung Bolsonaro di dunia maya telah menjadi subyek penyelidikan selama lima tahun oleh Hakim Agung Alexandre de Moraes karena diduga menyebarkan berita palsu dan ujaran kebencian selama masa jabatannya.

Hakim juga mengawasi penyelidikan upaya kudeta yang dilakukan pendukung Bolsonaro setelah ia kalah dalam pemilu 2022 dari Presiden sayap kiri saat ini Luiz Inacio Lula da Silva.

Sebagai bagian dari penyelidikannya, de Moraes melarang 150 akun milik “milisi digital” – sebuah fakta yang diumumkan awal tahun ini ketika media melaporkan bahwa banyak dari akun tersebut masih aktif.

Langkah tersebut, yang telah menjadi kontroversi di Brasil, menarik perhatian Musk, yang pada bulan April melontarkan serangkaian tweet yang ditujukan kepada hakim, menyebut larangan tersebut sebagai “sensor agresif”.