Parlemen Vietnam Terima Pengunduran Diri Presiden Akibat Skandal Korupsi

HANOI - Parlemen Vietnam yang disebut Majelis Nasional pada Rabu (18/1/2023) menyetujui pengunduruan diri Presiden Nguyen Xuan Phuc, sehari setelah dia secara dramatis mengundurkan diri sebagai bagian dari gerakan anti-korupsi.

Pengunduran dirinya yang tiba-tiba dan belum pernah terjadi sebelumnya terjadi selama periode pergolakan politik yang signifikan di Vietnam, di mana pembersihan anti-korupsi dan pertempuran faksi telah menyebabkan beberapa menteri dipecat.

Media pemerintah Vietnam melaporkan, dalam pertemuan luar biasa yang tertutup bagi media internasional, lebih dari 93 persen anggota Majelis Nasional menyetujui pengunduran diri Phuc.

Tanpa pengganti yang ditunjuk, menurut konstitusi Vietnam makam wakil presiden saat ini, Vo Thi Anh Xuan, secara otomatis menjadi presiden sementara seperti dikutip dari Channel News Asia.

Vietnam yang otoriter dijalankan oleh Partai Komunis dan secara resmi dipimpin oleh sekretaris jenderal, presiden, dan perdana menteri.

Keputusan penting dibuat oleh politbiro, yang sekarang berjumlah 16 orang.



Kepergian Phuc yang tiba-tiba adalah langkah yang sangat tidak biasa di Vietnam, di mana perubahan politik biasanya diatur dengan hati-hati, dengan penekanan pada stabilitas yang hati-hati.

Pada hari Selasa, Partai Komunis memutuskan pria berusia 68 tahun itu bertanggung jawab atas kesalahan para menteri senior di bawahnya selama masa jabatannya sebagai perdana menteri 2016 hingga 2021, sebelum ia menjadi presiden.

Dua wakil perdana menteri - Pham Binh Minh dan Vu Duc Dam - dipecat bulan ini dalam pembersihan anti-korupsi yang menyebabkan penangkapan puluhan pejabat, dengan banyak tuduhan korupsi terkait kesepakatan yang dilakukan sebagai bagian dari penanggulangan pandemi Covid-19 Vietnam.

Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong - orang paling berkuasa di partai - secara luas dipandang sebagai arsitek di balik gerakan anti-korupsi, yang terbukti populer di kalangan masyarakat Vietnam.

Jonathan London, seorang pakar Vietnam kontemporer, mengatakan puncak dramatis dari kampanye tersebut adalah mengubah partai pada level tertingginya.

"Orang bisa menggunakan terminologi pembersihan politik," katanya kepada AFP.



"Tapi saya pikir itu mungkin lebih baik dipahami sebagai kebetulan persaingan internal di dalam partai dan kemudian kesalahan langkah besar yang dilakukan oleh orang-orang ini di posisi senior," ia menambahkan.

Untuk diketahui hanya satu presiden Partai Komunis yang pernah mengundurkan diri, dan itu karena alasan kesehatan.

Para pengamat terpecah atas apakah kehilangan Phuc - yang memiliki pengalaman signifikan di arena internasional - akan memiliki konsekuensi signifikan bagi negara itu.

seorang peneliti di Institut ISEAS-Yusof Ishak di Singapura, Le Hong Hiep, mengatakan sifat kolektif kepemimpinan Vietnam membuat perubahan kebijakan besar tidak mungkin terjadi.

Namun bagi London, pergantian personel berarti risiko yang ditinggalkan Vietnam dengan hanya sedikit orang dalam posisi otoritas yang memiliki pengalaman dan kompetensi di panggung internasional.

Phuc diangkat ke peran seremonial presiden pada April 2021 setelah mendapat pujian atas keberhasilan penanganan pandemi di negara itu.