Warga Korea Utara Dilarang Bawa Ponsel
loading...
A
A
A
SEOUL - Warga Korea Utara (Korut) tidak diizinkan membawa ponsel mereka ke dalam kuliah umum propaganda, yang merupakan sebuah kewajiban dalam kehidupan di negara tertutup itu. Hal itu diungkapkan oleh sumber-sumber di negara itu.
Meskipun tidak ada alasan eksplisit yang diberikan, sumber tersebut mengatakan kepada Radio Free Asia (RFA) bahwa mereka menduga pemerintah ingin mencegah mereka merekam konten tersebut dan mengirimkannya ke luar negeri.
Saat memasuki ruang publik sebelum sesi studi khusus meninjau kebijakan pemerintah baru-baru ini, seorang warga di provinsi Pyongan Selatan mengatakan dia harus menyerahkan ponselnya untuk pertama kali.
“Orang yang mengumpulkan telepon itu adalah kepala Persatuan Wanita Sosialis Korea,” kata wanita itu, yang bersikeras tidak mau disebutkan namanya karena takut akan mendapatkan hukuman.
“Dia menjelaskan bahwa ini untuk melaksanakan perintah dari pihak berwenang untuk melarang ponsel ke lokasi mana pun di mana partai sedang melakukan sesi studi kebijakan,” imbuhnya.
"Setelah sesi, telepon dikembalikan kepada mereka," ujarnya seperti dikutip dari RFA, Rabu (11/1/2023).
Menghadiri pertemuan kuliah propaganda diwajibkan bagi semua warga negara Korut. Setiap kali Pyongyang ingin mendorong kebijakan baru, menekankan pandangan ideologis tertentu atau menyebarkan narasi ramah pemerintah, warga harus berkumpul di aula atau auditorium publik dan mendengarkan kuliah pejabat pemerintah, atau menonton film.
Ini di atas pertemuan unit jaga lingkungan mingguan atau pertemuan lain yang dibutuhkan oleh pekerjaan yang ditugaskan pemerintah.
Beberapa bertanya-tanya apakah larangan itu karena periode keamanan khusus sebelum ulang tahun Pemimpin Korut Kim Jong-un pada 8 Januari, sementara yang lain mengeluh itu hanyalah cara lain pihak berwenang mencoba untuk mengontrol hidup mereka.
Secara pribadi, warga mengeluhkan tidak ada yang bisa dibocorkan ke publik, karena rapat paripurna itu kan bersifat publik.
“Ada apa dengan rapat kebijakan partai yang begitu rahasia sehingga menuntut upaya rakyat dan perjuangan berulang kali?” kata sumber itu.
Larangan ponsel tidak hanya untuk sesi studi khusus, tetapi juga untuk pertemuan propaganda yang dijadwalkan secara rutin, sumber dari provinsi timur laut Pyongan Utara mengatakan kepada RFA tanpa menyebut nama untuk berbicara dengan bebas.
Ia mengatakan ponsel pekerja dikumpulkan dalam satu pertemuan rutin semacam itu di Kompleks Mesin Rakwon.
“Ini adalah pertama kalinya ponsel diambil sebelum memasuki kuliah reguler yang diberikan oleh Departemen Propaganda dan Agitasi Partai,” kata sumber kedua, menambahkan bahwa tidak ada penjelasan apakah tindakan itu bersifat sementara.
“Tampaknya langkah ini akan berlanjut di semua perkuliahan di masa mendatang,” kata sumber tersebut. “Warga mengkritisi perilaku penguasa, yang katanya hanya peduli mengatur hidup mereka siang dan malam,” tukasnya.
Meskipun tidak ada alasan eksplisit yang diberikan, sumber tersebut mengatakan kepada Radio Free Asia (RFA) bahwa mereka menduga pemerintah ingin mencegah mereka merekam konten tersebut dan mengirimkannya ke luar negeri.
Saat memasuki ruang publik sebelum sesi studi khusus meninjau kebijakan pemerintah baru-baru ini, seorang warga di provinsi Pyongan Selatan mengatakan dia harus menyerahkan ponselnya untuk pertama kali.
“Orang yang mengumpulkan telepon itu adalah kepala Persatuan Wanita Sosialis Korea,” kata wanita itu, yang bersikeras tidak mau disebutkan namanya karena takut akan mendapatkan hukuman.
“Dia menjelaskan bahwa ini untuk melaksanakan perintah dari pihak berwenang untuk melarang ponsel ke lokasi mana pun di mana partai sedang melakukan sesi studi kebijakan,” imbuhnya.
"Setelah sesi, telepon dikembalikan kepada mereka," ujarnya seperti dikutip dari RFA, Rabu (11/1/2023).
Menghadiri pertemuan kuliah propaganda diwajibkan bagi semua warga negara Korut. Setiap kali Pyongyang ingin mendorong kebijakan baru, menekankan pandangan ideologis tertentu atau menyebarkan narasi ramah pemerintah, warga harus berkumpul di aula atau auditorium publik dan mendengarkan kuliah pejabat pemerintah, atau menonton film.
Ini di atas pertemuan unit jaga lingkungan mingguan atau pertemuan lain yang dibutuhkan oleh pekerjaan yang ditugaskan pemerintah.
Beberapa bertanya-tanya apakah larangan itu karena periode keamanan khusus sebelum ulang tahun Pemimpin Korut Kim Jong-un pada 8 Januari, sementara yang lain mengeluh itu hanyalah cara lain pihak berwenang mencoba untuk mengontrol hidup mereka.
Secara pribadi, warga mengeluhkan tidak ada yang bisa dibocorkan ke publik, karena rapat paripurna itu kan bersifat publik.
“Ada apa dengan rapat kebijakan partai yang begitu rahasia sehingga menuntut upaya rakyat dan perjuangan berulang kali?” kata sumber itu.
Larangan ponsel tidak hanya untuk sesi studi khusus, tetapi juga untuk pertemuan propaganda yang dijadwalkan secara rutin, sumber dari provinsi timur laut Pyongan Utara mengatakan kepada RFA tanpa menyebut nama untuk berbicara dengan bebas.
Ia mengatakan ponsel pekerja dikumpulkan dalam satu pertemuan rutin semacam itu di Kompleks Mesin Rakwon.
“Ini adalah pertama kalinya ponsel diambil sebelum memasuki kuliah reguler yang diberikan oleh Departemen Propaganda dan Agitasi Partai,” kata sumber kedua, menambahkan bahwa tidak ada penjelasan apakah tindakan itu bersifat sementara.
“Tampaknya langkah ini akan berlanjut di semua perkuliahan di masa mendatang,” kata sumber tersebut. “Warga mengkritisi perilaku penguasa, yang katanya hanya peduli mengatur hidup mereka siang dan malam,” tukasnya.
(ian)