Pentagon Cabut Kewajiban Vaksin Covid-19 untuk Pasukan AS

WASHINGTON - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Lloyd Austin pada Selasa (10/1/2023) membatalkan mandat vaksin Covid-19 Pentagon. Sebuah langkah yang diminta oleh Kongres AS atas keberatannya sebagai bagian dari RUU pengeluaran pertahanan 2023.

Austin menulis dalam memo yang membatalkan mandat - di mana Pentagon mengatakan lebih dari 8.000 personel militer diberhentikan karena menolak untuk mematuhi aturan itu. Austin juga menegaskan, sangat bangga atas upaya Departemen Pertahanan untuk memerangi Covid-19.



"Kami telah meningkatkan kesehatan anggota layanan kami dan kesiapan pasukan, dan kami telah memberikan bantuan penyelamatan jiwa kepada rakyat Amerika," tulisnya, seperti dikutip dari AP.

Memo itu juga mengatakan bahwa departemen akan terus mendorong vaksinasi, dan memberi tahu para komandan bahwa mereka memiliki "tanggung jawab dan wewenang untuk menjaga kepentingan departemen yang mendesak dalam pencapaian misi."

“Tanggung jawab dan wewenang ini mencakup kemampuan untuk menjaga kesiapan militer, kohesi unit, ketertiban dan disiplin yang baik, serta kesehatan dan keselamatan pasukan gabungan yang tangguh,” tambahnya.



Personel yang dikeluarkan dari militer semata-mata sebagai akibat dari mandat dapat mengajukan permohonan untuk mengubah karakterisasi pemecatan mereka, kata memo itu, tetapi tidak menyebutkan pemulihan - sebuah langkah yang dicari oleh beberapa anggota parlemen dari Partai Republik.

Persyaratan dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) untuk tahun fiskal 2023 agar mandat diakhiri adalah kemenangan bagi Partai Republik. Anggota partai mendorong pencabutan mandat dan telah mengancam akan menahan RUU jika tidak mencabut persyaratan vaksinasi Covid-19.

Perwakilan Republik Kevin McCarthy, yang sejak itu menjadi ketua DPR, berpendapat bahwa mandat tersebut memengaruhi perekrutan - sebuah pernyataan yang dipertanyakan Pentagon.