Ukraina Tuding Rusia Tawarkan Kesepakatan Damai Gaya Korea
Senin, 09 Januari 2023 - 15:05 WIB
loading...
Kepala Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina Aleksey Danilov. Foto/REUTERS
A
A
A
KIEV - Rusia ingin memberlakukan gencatan senjata yang akan memisahkan tanah Ukraina, mirip dengan bagaimana Semenanjung Korea dibagi hari ini.
Kepala Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina Aleksey Danilov mengungkapkan hal itu seperti dikutip media negara itu.
Pernyataannya muncul setelah Moskow menegaskan kembali bahwa negosiasi perdamaian dimungkinkan jika Kiev mengakui wilayah baru Rusia.
"Mereka saat ini menawarkan kami opsi Korea. Di satu sisi kami akan memiliki warga Ukraina tertentu, dan di sisi lain kami akan memiliki warga Ukraina yang berbeda," ujar Danilov dalam wawancara TV pada Minggu (8/1/2023), menurut saluran berita Ukraina TSN.
Baca juga: Dipersulit Gabung NATO, Swedia Sebut Permintaan Turki Terlalu Banyak
Perang Korea 1950–53 diakhiri dengan gencatan senjata yang meresmikan paralel ke-38 sebagai perbatasan de-facto antara Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel).
"Saya tahu pasti bahwa salah satu opsi yang bisa mereka tawarkan kepada kami adalah 'paralel ke-38'," ujar Danilov.
Dia mengklaim, “Wakil Kepala Administrasi Kepresidenan Rusia Dmitry Kozak telah berbicara dengan politisi Uni Eropa (UE) dan menyampaikan pesan bahwa mereka siap untuk banyak konsesi untuk mengakui status quo dan memaksa kita melakukan semacam gencatan senjata."
Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada akhir Februari, dengan alasan perlunya melindungi rakyat Donbass.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meluncurkan “formula perdamaian” pada bulan September, bersikeras resolusi konflik hanya mungkin jika Moskow menyerahkan semua wilayah yang baru digabungkan.
Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, bersama dengan dua bekas wilayah Ukraina lainnya, wilayah Kherson dan Zaporozhye, menjadi bagian dari Rusia setelah mengadakan referendum September lalu. Crimea melakukan hal yang sama pada 2014 setelah kudeta di Kiev tahun itu.
Rusia menyebut persyaratan Zelensky tidak dapat diterima. Presiden Vladimir Putin mengatakan dalam panggilan telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Kamis bahwa negosiasi dengan Kiev hanya dapat terjadi jika Ukraina mengakui "realitas teritorial baru."
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan pada akhir Desember bahwa, “Politisi Ukraina tidak mampu bernegosiasi karena mayoritas adalah Russophobes yang terang-terangan."
Kepala Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina Aleksey Danilov mengungkapkan hal itu seperti dikutip media negara itu.
Pernyataannya muncul setelah Moskow menegaskan kembali bahwa negosiasi perdamaian dimungkinkan jika Kiev mengakui wilayah baru Rusia.
"Mereka saat ini menawarkan kami opsi Korea. Di satu sisi kami akan memiliki warga Ukraina tertentu, dan di sisi lain kami akan memiliki warga Ukraina yang berbeda," ujar Danilov dalam wawancara TV pada Minggu (8/1/2023), menurut saluran berita Ukraina TSN.
Baca juga: Dipersulit Gabung NATO, Swedia Sebut Permintaan Turki Terlalu Banyak
Perang Korea 1950–53 diakhiri dengan gencatan senjata yang meresmikan paralel ke-38 sebagai perbatasan de-facto antara Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel).
"Saya tahu pasti bahwa salah satu opsi yang bisa mereka tawarkan kepada kami adalah 'paralel ke-38'," ujar Danilov.
Dia mengklaim, “Wakil Kepala Administrasi Kepresidenan Rusia Dmitry Kozak telah berbicara dengan politisi Uni Eropa (UE) dan menyampaikan pesan bahwa mereka siap untuk banyak konsesi untuk mengakui status quo dan memaksa kita melakukan semacam gencatan senjata."
Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada akhir Februari, dengan alasan perlunya melindungi rakyat Donbass.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meluncurkan “formula perdamaian” pada bulan September, bersikeras resolusi konflik hanya mungkin jika Moskow menyerahkan semua wilayah yang baru digabungkan.
Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, bersama dengan dua bekas wilayah Ukraina lainnya, wilayah Kherson dan Zaporozhye, menjadi bagian dari Rusia setelah mengadakan referendum September lalu. Crimea melakukan hal yang sama pada 2014 setelah kudeta di Kiev tahun itu.
Rusia menyebut persyaratan Zelensky tidak dapat diterima. Presiden Vladimir Putin mengatakan dalam panggilan telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Kamis bahwa negosiasi dengan Kiev hanya dapat terjadi jika Ukraina mengakui "realitas teritorial baru."
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan pada akhir Desember bahwa, “Politisi Ukraina tidak mampu bernegosiasi karena mayoritas adalah Russophobes yang terang-terangan."
(sya)
Lihat Juga :
