PBB Keluarkan Iran dari Badan Hak-hak Perempuan
loading...
A
A
A
NEW YORK - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memilih untuk mengeluarkan Iran dari badan hak-hak perempuan. Hal itu tidak terlepas dari aksi brutal Iran terhadap protes yang dipimpin perempuan.
Menyusul kampanye yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS), 29 anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) memilih untuk mengeluarkan republik Islam itu dari Komisi PBB tentang Status Perempuan (UNCSW) untuk sisa masa jabatan 2022-2026.
Delapan negara memberikan suara menentang dan 16 abstain. Diperlukan mayoritas sederhana untuk mengadopsi langkah tersebut, yang telah diusulkan oleh Amerika Serikat.
Resolusi tersebut mengatakan bahwa Iran mencabut keanggotaan komisi tersebut dengan segera.
"Kepemimpinan Iran terus melemahkan dan semakin menindas hak asasi perempuan dan anak perempuan, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, seringkali dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan," bunyi resolusi tersebut seperti dikutip dari France 24, Kamis (15/12/2022).
Resolusi itu menambahkan bahwa pemerintah Iran melakukannya dengan menjalankan kebijakan yang secara terang-terangan bertentangan dengan hak asasi perempuan dan anak perempuan dan mandat komisi serta melalui penggunaan kekuatan mematikan yang mengakibatkan kematian para pengunjuk rasa damai, termasuk perempuan dan anak perempuan.
Komisi tersebut adalah badan antar pemerintah global utama yang didedikasikan khusus untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Pada awal November, Wakil Presiden Kamala Harris mengatakan AS akan bekerja sama dengan negara lain untuk mengeluarkan Iran dari komisi tersebut.
Mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton juga mengkampanyekan hal yang sama.
Menyusul kampanye yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS), 29 anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) memilih untuk mengeluarkan republik Islam itu dari Komisi PBB tentang Status Perempuan (UNCSW) untuk sisa masa jabatan 2022-2026.
Delapan negara memberikan suara menentang dan 16 abstain. Diperlukan mayoritas sederhana untuk mengadopsi langkah tersebut, yang telah diusulkan oleh Amerika Serikat.
Resolusi tersebut mengatakan bahwa Iran mencabut keanggotaan komisi tersebut dengan segera.
"Kepemimpinan Iran terus melemahkan dan semakin menindas hak asasi perempuan dan anak perempuan, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, seringkali dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan," bunyi resolusi tersebut seperti dikutip dari France 24, Kamis (15/12/2022).
Resolusi itu menambahkan bahwa pemerintah Iran melakukannya dengan menjalankan kebijakan yang secara terang-terangan bertentangan dengan hak asasi perempuan dan anak perempuan dan mandat komisi serta melalui penggunaan kekuatan mematikan yang mengakibatkan kematian para pengunjuk rasa damai, termasuk perempuan dan anak perempuan.
Komisi tersebut adalah badan antar pemerintah global utama yang didedikasikan khusus untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Pada awal November, Wakil Presiden Kamala Harris mengatakan AS akan bekerja sama dengan negara lain untuk mengeluarkan Iran dari komisi tersebut.
Mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton juga mengkampanyekan hal yang sama.