Memanas, Serbia Ingin Kerahkan Pasukan di Kosovo

BEOGRADE - Serbia akan meminta agar pasukannya dikerahkan ke Kosovo di tengah tindakan keras yang dipimpin Albania terhadap penduduk Serbia di provinsi itu.

Seruan itu diungkapkan Presiden Serbia Aleksandar Vucic pada Sabtu (10/12/2022). Vucic menambahkan, dia memperkirakan pendukung Kosovo, NATO, menolak permintaan tersebut.

“Kami akan mengirimkan permintaan kepada komandan KFOR untuk memastikan pengerahan anggota tentara dan polisi Republik Serbia ke wilayah Kosovo dan Metohija,” ungkap Vucic, mengacu pada misi Pasukan Kosovo yang dipimpin NATO di provinsi tersebut.



Di bawah Resolusi 1244 Dewan Keamanan PBB, Serbia memiliki hak mengirim personel militer dan polisi ke Kosovo dalam situasi tertentu, termasuk jika “kehidupan damai dan normal” penduduknya terancam.

Kosovo telah diduduki pasukan NATO sejak blok tersebut mengintervensi untuk mengusir pasukan Yugoslavia keluar dari provinsi tersebut pada tahun 1999.

Mengingat pendudukan ini, dan deklarasi kemerdekaan Kosovo pada tahun 2008, Vucic mengatakan KFOR kemungkinan akan menolak permintaannya, meskipun “itu adalah kewajiban untuk KFOR.”



Otoritas etnik Albania di Kosovo mengirim ratusan petugas polisi ke distrik Kosovska Mitrovica yang mayoritas Serbia utara pada Kamis, pelanggaran kesepakatan 2013 antara Beograd dan Pristina.

Polisi Kosovo menyita 42.000 liter wine dari kilang wine yang dikelola Serbia di Velika Hoca pada hari yang sama, dan mengirim unit polisi anti huru hara ke taman kanak-kanak di Leposavic sehari sebelumnya.

Insiden tersebut merupakan gejolak terbaru sejak Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti mengumumkan larangan pelat nomor mobil Serbia pada Juli, mengutip perjanjian 2013 yang mengatur hubungan antara Beograd dan Pristina.

Serbia menganggap perjanjian itu sebagai langkah mengakui kemerdekaan Kosovo, dan belum meratifikasinya.

Vucic mengklaim pada Sabtu bahwa Kosovo berencana mengajukan permohonan pekan depan untuk menjadi anggota Uni Eropa.

Dia mengatakan Serbia menentang rencana ini, karena “hanya negara berdaulat dan merdeka yang dapat meminta izin masuk,” yang tidak termasuk Kosovo.

Selain itu, lima negara Uni Eropa (UE), termasuk Spanyol dan Yunani, tidak mengakui Kosovo sebagai negara merdeka.