Palestina Peringatkan Dampak Kesepakatan Koalisi antara Netanyahu dan Ben-Gvir

TEPI BARAT - Otoritas Palestina (PA) memperingatkan konsekuensi kesepakatan antara Pemimpin Partai Likud Benjamin Netanyahu dan Ketua partai sayap kanan Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negerinya, Otoritas Palestina memperingatkan, "Kemungkinan konsekuensi bencana dari kesepakatan tersebut terhadap konflik, serta hubungan antara PA dan Israel."

Otoritas Palestina mencatat, "Serangan milisi pemukim bersenjata mulai bersifat sosial dan terorganisir karena merasa dilindungi dan didukung pejabat setelah pemilu Israel terakhir. Ini akan mendorong mereka melakukan lebih banyak kejahatan terhadap warga Palestina, tanah, properti dan situs suci mereka."



Pernyataan itu menambahkan, "Otoritas baru yang diberikan kepada Ben-Gvir memberinya dan para pengikutnya kekuasaan atas tanah Palestina yang diduduki, permukiman dan pos-pos ilegal."

Dalam pernyataannya, PA menyerukan masyarakat internasional memikul tanggung jawab atas perkembangan di arena Israel dan menekan pemerintah Israel memastikan tidak akan melakukan "agenda ekstremis".

Pada Jumat (25/11/2022), Netanyahu mencapai kesepakatan dengan Ben-Gvir di mana yang terakhir akan bertugas di posisi Keamanan Nasional yang baru dibuat.

Itu merupakan peran menteri keamanan publik yang diperluas yang mencakup pengawasan polisi nasional Israel dan Polisi Perbatasan di Tepi Barat yang diduduki.

Selain Kementerian Keamanan Nasional, The Times of Israel melaporkan partai Ben-Gvir akan menjalankan versi yang diperluas dari Kementerian Pengembangan Negev dan Galilea, Kementerian Warisan yang baru dibentuk, Komite Keamanan Publik Knesset, Komite Khusus Knesset untuk Dana Warga Israel dan jabatan wakil menteri ekonomi.

Anggota partai Otzma Yehudit Yitzhak Wasserlauf akan memimpin Kementerian Negev dan Galilea, dan Amichai Eliyahu akan mengambil portofolio Kementerian Warisan.

Kementerian Negev dan Galilea akan menerima anggaran tahunan sebesar USD580 juta dan juga akan bertanggung jawab melaksanakan regulasi permukiman baru di Tepi Barat.