Gedung Putih: Kekebalan untuk MBS Tak Ada Kaitannya dengan Hubungan AS-Saudi
loading...
Gedung Putih: Kekebalan untuk MBS Tak Ada Kaitannya dengan Hubungan AS-Saudi. FOTO/Reuters
A
A
A
WASHINGTON - Gedung Putih membantah pihaknya berusaha untuk memuluskan hubungan bilateral yang tegang dengan Riyadh, ketika pengajuan pengadilan pemerintah Amerika Serikat (AS) baru-baru ini memberikan kekebalan kepada Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018.
"Penetapan hukum ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan manfaat kasus itu sendiri," kata juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby, merujuk pada gugatan perdata terhadap putra mahkota dan warga Saudi lainnya oleh tunangan Khashoggi, Hatice Cengiz.
“Selain itu, tekad sama sekali tidak ada hubungannya dengan hubungan bilateral dengan Arab Saudi, yang seperti yang Anda tahu, tegang saat ini," lanjut Kirby, seperti dikutip dari AFP. Ia menunjuk pada dukungan Riyadh baru-baru ini untuk penurunan produksi minyak kartel OPEC, yang membuat marah Washington.
“Presiden Joe Biden telah sangat jelas, sangat vokal, tentang pembunuhan brutal dan biadab terhadap Tuan Khashoggi," kata Kirby.
Reaksi Gedung Putih muncul ketika Amnesty International mengecam pemerintahan Biden karena memberikan kekebalan kepada pangeran, menyebut tindakan itu "pengkhianatan yang mendalam."
Kelompok hak asasi juga mengkritik Riyadh karena menunjuk MBS sebagai Perdana Menteri dalam dekrit kerajaan, dalam sebuah langkah yang memicu saran bahwa dia ingin menghindari paparan dalam tindakan sipil yang diajukan oleh tunangan Khashoggi.
“Pemerintah AS harus menundukkan kepalanya karena malu. Ini tidak lebih dari pengkhianatan yang memuakkan, total, dan mendalam,” kata Sekretaris Jenderal Amnesti Agnes Callamard dalam sebuah pernyataan.
"Pertama, bukti keterlibatan Putra Mahkota dalam pembunuhan Jamal Khashoggi diabaikan oleh Presiden Trump, kemudian pukulan tinju Presiden Biden - semuanya menunjukkan kesepakatan curang yang dibuat," lanjutnya.
Callamard menambahkan, bahwa "sangat sinis" bagi pemerintah Saudi untuk berusaha memperluas kekebalan terhadap MBS dengan mendeklarasikannya sebagai perdana menteri.
"Sangat mengecewakan bahwa pemerintah AS telah memberlakukan tipu muslihat hukum ini," katanya. Ia menambahkan bahwa "mengirim pesan yang menyedihkan bahwa mereka yang berkuasa, bebas untuk beroperasi di atas hukum dengan impunitas total.
"Penetapan hukum ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan manfaat kasus itu sendiri," kata juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby, merujuk pada gugatan perdata terhadap putra mahkota dan warga Saudi lainnya oleh tunangan Khashoggi, Hatice Cengiz.
“Selain itu, tekad sama sekali tidak ada hubungannya dengan hubungan bilateral dengan Arab Saudi, yang seperti yang Anda tahu, tegang saat ini," lanjut Kirby, seperti dikutip dari AFP. Ia menunjuk pada dukungan Riyadh baru-baru ini untuk penurunan produksi minyak kartel OPEC, yang membuat marah Washington.
“Presiden Joe Biden telah sangat jelas, sangat vokal, tentang pembunuhan brutal dan biadab terhadap Tuan Khashoggi," kata Kirby.
Reaksi Gedung Putih muncul ketika Amnesty International mengecam pemerintahan Biden karena memberikan kekebalan kepada pangeran, menyebut tindakan itu "pengkhianatan yang mendalam."
Kelompok hak asasi juga mengkritik Riyadh karena menunjuk MBS sebagai Perdana Menteri dalam dekrit kerajaan, dalam sebuah langkah yang memicu saran bahwa dia ingin menghindari paparan dalam tindakan sipil yang diajukan oleh tunangan Khashoggi.
“Pemerintah AS harus menundukkan kepalanya karena malu. Ini tidak lebih dari pengkhianatan yang memuakkan, total, dan mendalam,” kata Sekretaris Jenderal Amnesti Agnes Callamard dalam sebuah pernyataan.
"Pertama, bukti keterlibatan Putra Mahkota dalam pembunuhan Jamal Khashoggi diabaikan oleh Presiden Trump, kemudian pukulan tinju Presiden Biden - semuanya menunjukkan kesepakatan curang yang dibuat," lanjutnya.
Callamard menambahkan, bahwa "sangat sinis" bagi pemerintah Saudi untuk berusaha memperluas kekebalan terhadap MBS dengan mendeklarasikannya sebagai perdana menteri.
"Sangat mengecewakan bahwa pemerintah AS telah memberlakukan tipu muslihat hukum ini," katanya. Ia menambahkan bahwa "mengirim pesan yang menyedihkan bahwa mereka yang berkuasa, bebas untuk beroperasi di atas hukum dengan impunitas total.
(esn)
Explore More