100 Ribu Pegawai Negeri Inggris Lakukan Aksi Mogok Kerja
loading...
A
A
A
LONDON - Sekitar 100.000 pegawai negeri Inggris pada Kamis (10/11/2022) memilih untuk mogok kerja . Ini merupakan aksi industri terbaru yang menghantam negara yang tengah dilanda krisis biaya hidup itu.
Lebih dari separuh anggota serikat Layanan Umum dan Komersial (PCS) yang bekerja di 126 wilayah pemberi kerja, termasuk di Kantor Dalam Negeri, Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan dan Pensiun memilih untuk mogok. Ini melebihi ambang batas 50 persen yang diperlukan untuk memicu pemogokan.
“Pemerintah harus melihat suara besar untuk aksi mogok di sebagian besar pegawai negeri dan menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi memperlakukan pekerjanya dengan penghinaan,” kata Sekretaris Jenderal PCS, Mark Serwotka, seperti dikutip dari Reuters.
“Anggota kami telah berbicara dan jika pemerintah gagal mendengarkan mereka, kami tidak memiliki pilihan selain meluncurkan program aksi industri yang berkepanjangan yang menjangkau setiap sudut kehidupan publik,” lanjutnya.
Menurutnya, PNS di Inggris dengan rela dan rajin berperan penting dalam menjaga negara tetap berjalan selama pandemi. Bos serikat menuntut kenaikan gaji 10 persen agar sesuai dengan tingkat inflasi yang tinggi di negara itu.
Krisis biaya hidup menyebabkan pemogokan meluas di Inggris, dengan pekerja kereta api, staf hukum, buruh pelabuhan dan bahkan perawat di antara mereka yang melakukan aksi mogok. Sebelumnya, lebih dari 70.000 staf universitas di 150 universitas Inggris menyatakan akan mogok kerja selama tiga hari di bulan November.
Gaji, kondisi kerja, dan pensiun menjadi alasan aksi mogok kali ini, kata University and College Union (UCU). “Kampus-kampus di seluruh Inggris akan mengalami aksi mogok dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya,” kata sekretaris jenderal UCU, Jo Grady dalam sebuah pernyataan di situs web serikat pekerja.
“Perselisihan ini mendapat dukungan massa dari mahasiswa karena mereka tahu kondisi belajar mereka adalah kondisi kerja anggota kami,” tambah Grady. Serikat pekerja mengatakan tanggal pemogokan penuh akan berlangsung pada 24, 25 dan 30 November.
Lebih dari separuh anggota serikat Layanan Umum dan Komersial (PCS) yang bekerja di 126 wilayah pemberi kerja, termasuk di Kantor Dalam Negeri, Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan dan Pensiun memilih untuk mogok. Ini melebihi ambang batas 50 persen yang diperlukan untuk memicu pemogokan.
“Pemerintah harus melihat suara besar untuk aksi mogok di sebagian besar pegawai negeri dan menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi memperlakukan pekerjanya dengan penghinaan,” kata Sekretaris Jenderal PCS, Mark Serwotka, seperti dikutip dari Reuters.
“Anggota kami telah berbicara dan jika pemerintah gagal mendengarkan mereka, kami tidak memiliki pilihan selain meluncurkan program aksi industri yang berkepanjangan yang menjangkau setiap sudut kehidupan publik,” lanjutnya.
Menurutnya, PNS di Inggris dengan rela dan rajin berperan penting dalam menjaga negara tetap berjalan selama pandemi. Bos serikat menuntut kenaikan gaji 10 persen agar sesuai dengan tingkat inflasi yang tinggi di negara itu.
Krisis biaya hidup menyebabkan pemogokan meluas di Inggris, dengan pekerja kereta api, staf hukum, buruh pelabuhan dan bahkan perawat di antara mereka yang melakukan aksi mogok. Sebelumnya, lebih dari 70.000 staf universitas di 150 universitas Inggris menyatakan akan mogok kerja selama tiga hari di bulan November.
Gaji, kondisi kerja, dan pensiun menjadi alasan aksi mogok kali ini, kata University and College Union (UCU). “Kampus-kampus di seluruh Inggris akan mengalami aksi mogok dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya,” kata sekretaris jenderal UCU, Jo Grady dalam sebuah pernyataan di situs web serikat pekerja.
“Perselisihan ini mendapat dukungan massa dari mahasiswa karena mereka tahu kondisi belajar mereka adalah kondisi kerja anggota kami,” tambah Grady. Serikat pekerja mengatakan tanggal pemogokan penuh akan berlangsung pada 24, 25 dan 30 November.
(esn)