Inggris Sanksi 20 Warga Arab Saudi Terkait Pembunuhan Khashoggi
loading...
A
A
A
LONDON - Pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap 20 warga negara Arab Saudi terkait pembunuhan jurnalis pembangkang kerajaan, Jamal Khashoggi .
Sanksi serupa juga dijatuhkan pada individu dan organisasi dari Rusia, Myanmar, dan Korea Utara atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Menteri Luar Negeri Dominic Raab mengatakan pada hari Senin bahwa sanksi tersebut menargetkan mereka yang berada di belakang beberapa pelanggaran HAM yang terkenal dalam beberapa tahun terakhir."Dan ditujukan untuk menghentikan pencucian 'uang darah'," katanya, seperti dikutip Al Jazeera, Selasa (7/7/2020). (Baca: Turki Adili 20 Warga Saudi Pembunuh Khashoggi Termasuk 2 Eks Ajudan MBS )
Kementerian Luar Negeri Inggris juga mengonfirmasi penjatuhan sanksi terhadap 20 warga Arab Saudi. Di antara daftar nama 20 orang itu adalah Saud al-Qahtani, mantan penasihat kerajaan dan Ahmed al-Asiri, mantan wakil kepala intelijen.
Menurut laporan media Timur Tengah, tuduhan kepada keduanya dibatalkan oleh pengadilan Saudi setelah 11 tersangka diadili Desember lalu atas pembunuhan Khashoggi. Lima di antaranya dijatuhi hukuman mati.
Kementerian Luar Negeri Inggris juga mengonfirmasi penjatuhan sanksi pertama negara itu yang menargetkan 25 warga negara Rusia. Mereka dituduh terlibat dalam penganiayaan dan kematian pengacara Sergei Magnitsky.
"Hari ini pemerintah ini...mengirim pesan yang sangat jelas atas nama rakyat Inggris bahwa mereka yang berlumuran darah—para penjahat dan lalim, antek dan diktator—tidak akan bebas untuk melenggang ke negara ini untuk membeli properti di King's Road, untuk berbelanja Natal di Knightsbridge, atau terus terang untuk menyedot uang kotor melalui bank Inggris atau lembaga keuangan lainnya," kata Raab.
"Penunjukan itu juga akan mencakup mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan brutal terhadap penulis dan jurnalis Jamal Khashoggi," imbuh Raab. (Baca juga: Rekaman Audio Pembunuhan Ungkap Khashoggi Disebut Domba Kurban )
Setelah Inggris keluar dari Uni Eropa pada bulan Januari, Perdana Menteri Boris Johnson ingin membentuk peran independen baru untuk Inggris dalam urusan luar negeri dan perdagangan, dan ini adalah pertama kalinya London dapat memaksakan pembekuan aset dan larangan visa secara mandiri.
Khashoggi, jurnalis dan kolumnis Washington Post yang berusia 59 tahun, dibunuh di Konsulat Arab Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018. Para pejabat Turki mengatakan jenazahnya dipotong-potong oleh para pembunuh dan jenazahnya belum ditemukan.
Jaksa penuntut Turki menuntut 20 warga negara Arab Saudi atas pembunuhan Khashoggi, termasuk beberapa yang memiliki hubungan dengan Pangeran Mahkota Saudi Mohammad bin Salman (MBS), penguasa de facto kerajaan.
Beberapa pemerintah Barat, serta CIA, mengatakan mereka percaya MBS memerintahkan pembunuhan itu. Namun, tuduhan itu disangkal pejabat Saudi.
Sanksi serupa juga dijatuhkan pada individu dan organisasi dari Rusia, Myanmar, dan Korea Utara atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Menteri Luar Negeri Dominic Raab mengatakan pada hari Senin bahwa sanksi tersebut menargetkan mereka yang berada di belakang beberapa pelanggaran HAM yang terkenal dalam beberapa tahun terakhir."Dan ditujukan untuk menghentikan pencucian 'uang darah'," katanya, seperti dikutip Al Jazeera, Selasa (7/7/2020). (Baca: Turki Adili 20 Warga Saudi Pembunuh Khashoggi Termasuk 2 Eks Ajudan MBS )
Kementerian Luar Negeri Inggris juga mengonfirmasi penjatuhan sanksi terhadap 20 warga Arab Saudi. Di antara daftar nama 20 orang itu adalah Saud al-Qahtani, mantan penasihat kerajaan dan Ahmed al-Asiri, mantan wakil kepala intelijen.
Menurut laporan media Timur Tengah, tuduhan kepada keduanya dibatalkan oleh pengadilan Saudi setelah 11 tersangka diadili Desember lalu atas pembunuhan Khashoggi. Lima di antaranya dijatuhi hukuman mati.
Kementerian Luar Negeri Inggris juga mengonfirmasi penjatuhan sanksi pertama negara itu yang menargetkan 25 warga negara Rusia. Mereka dituduh terlibat dalam penganiayaan dan kematian pengacara Sergei Magnitsky.
"Hari ini pemerintah ini...mengirim pesan yang sangat jelas atas nama rakyat Inggris bahwa mereka yang berlumuran darah—para penjahat dan lalim, antek dan diktator—tidak akan bebas untuk melenggang ke negara ini untuk membeli properti di King's Road, untuk berbelanja Natal di Knightsbridge, atau terus terang untuk menyedot uang kotor melalui bank Inggris atau lembaga keuangan lainnya," kata Raab.
"Penunjukan itu juga akan mencakup mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan brutal terhadap penulis dan jurnalis Jamal Khashoggi," imbuh Raab. (Baca juga: Rekaman Audio Pembunuhan Ungkap Khashoggi Disebut Domba Kurban )
Setelah Inggris keluar dari Uni Eropa pada bulan Januari, Perdana Menteri Boris Johnson ingin membentuk peran independen baru untuk Inggris dalam urusan luar negeri dan perdagangan, dan ini adalah pertama kalinya London dapat memaksakan pembekuan aset dan larangan visa secara mandiri.
Khashoggi, jurnalis dan kolumnis Washington Post yang berusia 59 tahun, dibunuh di Konsulat Arab Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018. Para pejabat Turki mengatakan jenazahnya dipotong-potong oleh para pembunuh dan jenazahnya belum ditemukan.
Jaksa penuntut Turki menuntut 20 warga negara Arab Saudi atas pembunuhan Khashoggi, termasuk beberapa yang memiliki hubungan dengan Pangeran Mahkota Saudi Mohammad bin Salman (MBS), penguasa de facto kerajaan.
Beberapa pemerintah Barat, serta CIA, mengatakan mereka percaya MBS memerintahkan pembunuhan itu. Namun, tuduhan itu disangkal pejabat Saudi.
(min)