Ketua ASEAN Prihatin Meningkatnya Kekerasan di Myanmar

PHNOM PENH - ASEAN sangat prihatin dengan meningkatnya kekerasan di Myanmar . Hal itu diungkapkan Kamboja, yang saat ini berperan sebagai ketua ASEAN, dalam sambutannya menjelang pertemuan khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN, Kamis (26/10/2022).

"Kami sangat sedih dengan meningkatnya korban, dan penderitaan besar yang dialami rakyat biasa di Myanmar," kata pernyataan Ketua ASEAN, seperti dikutip dari Reuters. Kamboja juga menyerukan pengekangan, penghentian segera pertempuran dan bagi semua pihak untuk melakukan dialog.



Para jenderal Myanmar telah dilarang mengikuti pertemuan tingkat tinggi ASEAN sejak tahun lalu, setelah militer Myanmar menggulingkan pemerintah presiden terpilih Aung San Suu Kyi.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja mengatakan, Myanmar tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan di Sekretariat ASEAN di Jakarta. Pertemuan tersebut akan menilai kemajuan implementasi Five Point Consensus on Myanmar yang diadopsi April lalu di Jakarta.

Ketua ASEAN mengutip pemboman penjara terbesar Myanmar, konflik di Negara Bagian Karen dan serangan udara di Negara Bagian Kachin pada hari Minggu, yang menurut media lokal menewaskan sedikitnya 50 orang, sebagai contoh peningkatan kekerasan baru-baru ini.

“Konflik itu tidak hanya memperburuk situasi kemanusiaan, tetapi juga merusak upaya untuk menerapkan "konsensus" perdamaian yang disepakati antara ASEAN dan junta tahun lalu,” kata pernyataan itu.



ASEAN memimpin upaya diplomatik untuk membawa perdamaian ke Myanmar, tetapi junta tidak berbuat banyak untuk menerapkan "konsensus" yang berkomitmen untuk segera menghentikan kekerasan dan memulai dialog menuju kesepakatan damai.

ASEAN telah lama memiliki kebijakan non-intervensi dalam urusan kedaulatan anggota, tetapi beberapa negara telah menyerukan agar blok tersebut lebih berani dalam mengambil tindakan terhadap junta.

Menteri luar negeri Malaysia mengatakan, ASEAN harus "secara serius meninjau" rencana tersebut dan "jika itu harus diganti dengan sesuatu yang lebih baik". Saifuddin Abdullah juga telah bertemu dengan mitranya dari Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, sebuah pemerintahan bayangan yang dilarang oleh junta.

“Para menteri harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengan konsensus lima poin – apakah akan membiarkannya apa adanya dan berharap yang terbaik, atau menambahkan langkah-langkah yang lebih kuat,” kata Khin Zaw Win dari Tampadipa Institute, sebuah think tank independen Myanmar.