Barat dan Rusia Bentrok di PBB Soal Drone Iran dalam Perang Ukraina

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) dan sekutu Baratnya terlibat perang kata-kata dan saling tuding dengan Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak (drone) Iran di Ukraina.

Barat menuduh Rusia menggunakan pesawat tak berawak (drone) Iran untuk menyerang warga sipil dan pembangkit listrik Ukraina. Amerika Cs menilai ini melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2015 dan hukum humaniter internasional.

AS, Prancis, Jerman, dan Inggris mendukung seruan Ukraina agar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengirim tim untuk menyelidiki asal usul drone yang digunakan Rusia.

"PBB harus menyelidiki setiap pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB - dan kita tidak boleh membiarkan Rusia atau negara lain menghalangi atau mengancam PBB untuk melaksanakan tanggung jawab yang diamanatkan," kata Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Jeffrey DeLaurentis, seperti dilansir dari AP, Sabtu (22/10/2022).

Pada gilirannya, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan pesawat tak berawak itu milik Rusia dan memperingatkan bahwa penyelidikan akan melanggar Piagam PBB dan secara serius mempengaruhi hubungan antara Rusia dan PBB.



Rusia pun balik menuduh Ukraina menyerang infrastruktur dan warga sipil selama delapan tahun di wilayah separatis timur Donetsk dan Luhansk, yang dicaplok secara ilegal oleh Presiden Rusia Vladimir Putin awal tahun ini.

Nebenzia mengklaim bahwa serangan rudal presisi tinggi dan drone Rusia – bukan drone Iran – menghantam sejumlah besar target militer yang mencakup infrastruktur dalam upaya untuk menurunkan aktivitas militer Ukraina.

“Tentu saja, ini tidak cocok dengan Barat dan mereka menjadi histeris, dan inilah yang kita saksikan dengan keras dan jelas hari ini di pertemuan ini,” kata utusan Rusia itu.

Ia mengatakan Barat tidak ingin "menghadapi fakta" dan mengakui bahwa infrastruktur sipil diserang hanya dalam kasus di mana drone harus mengubah arah karena tindakan pertahanan Ukraina. Dia mengatakan pertahanan udara Ukraina juga menghantam situs sipil karena mereka melewatkan serangan yang masuk.

Sebelumnya dalam sebuah surat kepada Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu, Duta Besar Ukraina Sergiy Kyslytsya menuduh Iran melanggar larangan Dewan Keamanan atas pengiriman drone yang mampu terbang 300 kilometer.



Ketentuan itu adalah bagian dari Resolusi 2231, yang mengesahkan kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan enam negara utama - AS, Rusia, China, Inggris, Prancis, dan Jerman - yang bertujuan untuk mengekang kegiatan nuklir Teheran dan mencegah negara itu mengembangkan senjata nuklir.

Di bawah resolusi tersebut, embargo senjata konvensional terhadap Iran berlaku hingga Oktober 2020. Tetapi pembatasan rudal dan teknologi terkait berlaku hingga Oktober 2023, dan diplomat Barat mengatakan itu termasuk ekspor serta pembelian sistem militer canggih seperti drone, yang juga dikenal sebagai kendaraan udara tak berawak atau UAV.

Duta Besar Iran Amir Saeid Iravani pada hari Rabu mengatakan dengan tegas menolak klaim yang tidak berdasar dan tidak kuat bahwa Iran telah mentransfer UAV untuk digunakan dalam konflik di Ukraina.

Sebaliknya, dia menuduh negara-negara yang tidak disebutkan namanya mencoba meluncurkan kampanye disinformasi untuk "salah membangun hubungan" dengan resolusi PBB.

“Selain itu, Iran sangat yakin bahwa tidak ada ekspor senjatanya, termasuk UAV, ke negara mana pun yang melanggar Resolusi 2231," tambahnya.