30 Mantan Pilot Militer Inggris Direkrut China, London Uring-uringan
Selasa, 18 Oktober 2022 - 21:02 WIB
loading...
Pilot jet tempur Typhoon Eurofighter Angkatan Udara Inggris bermanuver di udara. Foto/REUTERS
A
A
A
LONDON - Kementerian Pertahanan Inggris (MoD) meradang dengan dugaan perekrutan sekitar 30 mantan pilot militer Inggris oleh China untuk mengajar para pilot di Tentara Pembebasan Rakyat.
“Praktik ini legal dan pertama kali diketahui pemerintah Inggris pada 2019, ketika beberapa kasus seperti itu diidentifikasi,” ungkap seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya.
Kabar ini diungkap beberapa outlet berita Barat, termasuk BBC, Sky News, dan New York Times.
Baca juga: Blinken Ungkap Alasan AS Mendominasi Dunia dan Dikte Aturan Global
Menurut laporan media, Kementerian Pertahanan (Kemhan) Inggris menganggap situasinya cukup serius untuk mengeluarkan "peringatan ancaman" resmi untuk memperingatkan pegawai dan mantan pilot tentang upaya perekrutan China.
"Kami mengambil langkah tegas untuk menghentikan skema perekrutan China," papar juru bicara Kementerian Pertahanan Inggris seperti dikutip media.
Pernyataan itu mengingatkan bahwa personel militer “tunduk pada Undang-Undang Rahasia Resmi” dan menyatakan kementerian sedang “meninjau penggunaan kontrak kerahasiaan dan perjanjian non-pengungkapan” untuk menangani masalah tersebut.
“Praktik ini legal dan pertama kali diketahui pemerintah Inggris pada 2019, ketika beberapa kasus seperti itu diidentifikasi,” ungkap seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya.
Kabar ini diungkap beberapa outlet berita Barat, termasuk BBC, Sky News, dan New York Times.
Baca juga: Blinken Ungkap Alasan AS Mendominasi Dunia dan Dikte Aturan Global
Menurut laporan media, Kementerian Pertahanan (Kemhan) Inggris menganggap situasinya cukup serius untuk mengeluarkan "peringatan ancaman" resmi untuk memperingatkan pegawai dan mantan pilot tentang upaya perekrutan China.
"Kami mengambil langkah tegas untuk menghentikan skema perekrutan China," papar juru bicara Kementerian Pertahanan Inggris seperti dikutip media.
Pernyataan itu mengingatkan bahwa personel militer “tunduk pada Undang-Undang Rahasia Resmi” dan menyatakan kementerian sedang “meninjau penggunaan kontrak kerahasiaan dan perjanjian non-pengungkapan” untuk menangani masalah tersebut.
Lihat Juga :
