Xi Jinping Isyaratkan Dapat Serang Taiwan, Partai Komunis China Tepuk Tangan
Senin, 17 Oktober 2022 - 07:27 WIB
loading...
Presiden Xi Jinping isyaratkan China dapat menyerang Taiwan. Pernyataannya disambut tepuk tangan para delegasi kongres Partai Komunis China. Foto/REUTERS/Thomas Peter
A
A
A
BEIJING - Presiden Xi Jinping dalam sebuah pidato utama mengatakan China tidak akan pernah berjanji untuk meninggalkan penggunaan kekuatan terhadap Taiwan.
Pidato itu disambut tepuk tangan meriah dari para delegasi Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis China di Beijing, Minggu.
"Kami akan terus berjuang untuk reunifikasi damai," kata Xi Jinping.
"Tapi kami tidak akan pernah berjanji untuk meninggalkan penggunaan kekuatan. Dan kami memiliki pilihan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan," lanjut Presiden yang juga pemimpin Partai Komunis China tersebut.
Baca juga: Rumor Dikudeta Jenderal China, Xi Jinping Justru Incar Presiden Periode ke-3
Taiwan telah mempertahankan pemerintahan yang terpisah dari China sejak 1949, tetapi Beijing mengeklaim pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu sebagai bagian dari wilayah China.
"Penyatuan kedua belah pihak akan tercapai," kata Xi Jinping dalam pidatonya, seperti dikutip Associated Press, Senin (17/10/2022).
"China perlu mencegah campur tangan oleh kekuatan asing," imbuh Xi Jinping, merujuk pada politisi asing yang menurut partai berkuasa China mendorong Taiwan untuk membuat kemerdekaan de facto-nya permanen—langkah yang menurut Beijing akan mengarah pada perang.
Beijing telah berusaha untuk mengintimidasi Taiwan dengan menerbangkan jet tempur dan pesawat pengebom di dekat pulau itu. Manuver itu meningkat setelah Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan pada bulan Agustus.
Menanggapi pidato Xi Jinping, Dewan Urusan Daratan China Kabinet Taiwan mengatakan 23 juta penduduk Taiwan itu memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan tidak akan menerima tuntutan sepihak Beijing.
"Kami dengan tegas menyerukan kepada otoritas Komunis China untuk meninggalkan pemaksaan kerangka politik dan penggunaan kekuatan militer dan paksaan," kata dewan itu dalam sebuah pernyataan.
China telah membekukan semua kontak dengan Taiwan sejak pemilu 2016, di mana Tsai Ing-wen terpilih sebagai presiden untuk masa jabatan pertamanya.
Kongres Partai Komunis China akan mengangkat pemimpin negara itu untuk lima tahun ke depan.
Bertentangan dengan tradisi, para delegasi diharapkan memberi Xi Jinping masa jabatan lima tahun untuk periode ketiga sebagai sekretaris jenderal partai.
Amnesty International pada Minggu memperingatkan bahwa memperpanjang masa kekuasaan Xi Jinping akan menjadi bencana bagi hak asasi manusia.
"Pengesahan masa jabatan ketiga Xi Jinping akan menjadi momen yang tidak menyenangkan tidak hanya bagi jutaan warga China yang telah menderita pelanggaran berat hak asasi manusia di bawah pemerintahannya, tetapi juga bagi orang-orang di seluruh dunia yang merasakan dampak dari represi pemerintah China," bunyi pernyataan wakil direktur regional Amnesty International, Hana Young.
"Kebijakan dan praktik pemerintah di bawah kepemimpinan Xi menimbulkan ancaman terhadap hak asasi manusia tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga secara global. Dari kampanye pemerintah untuk membungkam dan memulangkan secara paksa orang-orang Uighur di luar negeri hingga upayanya untuk mendefinisikan kembali arti hak asasi manusia di PBB, lengan represi negara China semakin meluas di luar perbatasan China," imbuh Young.
Pidato itu disambut tepuk tangan meriah dari para delegasi Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis China di Beijing, Minggu.
"Kami akan terus berjuang untuk reunifikasi damai," kata Xi Jinping.
"Tapi kami tidak akan pernah berjanji untuk meninggalkan penggunaan kekuatan. Dan kami memiliki pilihan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan," lanjut Presiden yang juga pemimpin Partai Komunis China tersebut.
Baca juga: Rumor Dikudeta Jenderal China, Xi Jinping Justru Incar Presiden Periode ke-3
Taiwan telah mempertahankan pemerintahan yang terpisah dari China sejak 1949, tetapi Beijing mengeklaim pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu sebagai bagian dari wilayah China.
"Penyatuan kedua belah pihak akan tercapai," kata Xi Jinping dalam pidatonya, seperti dikutip Associated Press, Senin (17/10/2022).
"China perlu mencegah campur tangan oleh kekuatan asing," imbuh Xi Jinping, merujuk pada politisi asing yang menurut partai berkuasa China mendorong Taiwan untuk membuat kemerdekaan de facto-nya permanen—langkah yang menurut Beijing akan mengarah pada perang.
Beijing telah berusaha untuk mengintimidasi Taiwan dengan menerbangkan jet tempur dan pesawat pengebom di dekat pulau itu. Manuver itu meningkat setelah Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan pada bulan Agustus.
Menanggapi pidato Xi Jinping, Dewan Urusan Daratan China Kabinet Taiwan mengatakan 23 juta penduduk Taiwan itu memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan tidak akan menerima tuntutan sepihak Beijing.
"Kami dengan tegas menyerukan kepada otoritas Komunis China untuk meninggalkan pemaksaan kerangka politik dan penggunaan kekuatan militer dan paksaan," kata dewan itu dalam sebuah pernyataan.
China telah membekukan semua kontak dengan Taiwan sejak pemilu 2016, di mana Tsai Ing-wen terpilih sebagai presiden untuk masa jabatan pertamanya.
Kongres Partai Komunis China akan mengangkat pemimpin negara itu untuk lima tahun ke depan.
Bertentangan dengan tradisi, para delegasi diharapkan memberi Xi Jinping masa jabatan lima tahun untuk periode ketiga sebagai sekretaris jenderal partai.
Amnesty International pada Minggu memperingatkan bahwa memperpanjang masa kekuasaan Xi Jinping akan menjadi bencana bagi hak asasi manusia.
"Pengesahan masa jabatan ketiga Xi Jinping akan menjadi momen yang tidak menyenangkan tidak hanya bagi jutaan warga China yang telah menderita pelanggaran berat hak asasi manusia di bawah pemerintahannya, tetapi juga bagi orang-orang di seluruh dunia yang merasakan dampak dari represi pemerintah China," bunyi pernyataan wakil direktur regional Amnesty International, Hana Young.
"Kebijakan dan praktik pemerintah di bawah kepemimpinan Xi menimbulkan ancaman terhadap hak asasi manusia tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga secara global. Dari kampanye pemerintah untuk membungkam dan memulangkan secara paksa orang-orang Uighur di luar negeri hingga upayanya untuk mendefinisikan kembali arti hak asasi manusia di PBB, lengan represi negara China semakin meluas di luar perbatasan China," imbuh Young.
(min)
Lihat Juga :
