Ukraina: Referendum Rusia Hancurkan Kemungkinan Solusi Diplomatik
Rabu, 21 September 2022 - 07:31 WIB
loading...
Ukraina: Referendum Rusia Hancurkan Kemungkinan Solusi Diplomatik. FOTO/Reuters
A
A
A
KIEV - Setiap referendum untuk bergabung dengan Rusia di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia akan menghancurkan jendela yang tersisa untuk pembicaraan antara Kiev dan Moskow. Hal itu diungkapkan juru bicara kantor kepresidenan Ukraina, Serhiy Nykyforov.
"Tanpa referendum, masih ada peluang terkecil untuk solusi diplomatik. Setelah referendum, tidak," kata Nykyforov, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (20/9/2022).
Baca: Serangan Ukraina Meningkat, Rusia Pindahkan Kapal Selam dari Crimea
Nykyforov membuat komentar sebagai tanggapan terhadap pejabat yang ditempatkan Rusia di empat wilayah Ukraina yang diduduki. Pejabat itu mengumumkan rencana referendum selama minggu depan untuk secara resmi bergabung dengan Rusia.
Menurut Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, referendum itu tidak akan mengubah apapun. "Rusia dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan. Itu tidak akan mengubah apa pun," kata Kuleba menanggapi pertanyaan wartawan di PBB.
Dalam sebuah tweet, dia menambahkan: "Ukraina memiliki hak untuk membebaskan wilayahnya dan akan terus membebaskan mereka apa pun yang dikatakan Rusia."
Sementara Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan mengatakan, Washington menolak referendum semacam itu "dengan tegas", dan Uni Eropa dan Kanada mengutuk rencana tersebut.
Baca: Erdogan: Rusia dan Ukraina Setuju Tukar 200 Tahanan Perang
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan blok itu dan negara-negara anggotanya tidak akan mengakui hasil referendum dan akan mempertimbangkan tindakan lebih lanjut terhadap Rusia jika pemungutan suara dilanjutkan.
Di tempat lain, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Lituania Gitanas Nauseda sama-sama menggunakan kata "parodi" untuk menggambarkan pemungutan suara yang direncanakan.
Dalam langkah yang tampaknya terkoordinasi, tokoh-tokoh pro-Rusia mengumumkan referendum untuk 23-27 September di provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhzhia, yang mewakili sekitar 15 persen wilayah Ukraina, atau wilayah seukuran Hongaria
.
Rusia sudah menganggap Luhansk dan Donetsk, yang bersama-sama membentuk wilayah Donbas yang sebagian diduduki Moskow pada 2014, sebagai negara merdeka. Ukraina dan Barat menganggap semua bagian Ukraina yang dikuasai pasukan Rusia diduduki secara ilegal.
Referendum diumumkan sehari setelah Ukraina mengatakan pasukannya telah merebut kembali pijakan di Luhansk, desa Bilohorivka, dan bersiap untuk maju melintasi provinsi tersebut.
"Tanpa referendum, masih ada peluang terkecil untuk solusi diplomatik. Setelah referendum, tidak," kata Nykyforov, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (20/9/2022).
Baca: Serangan Ukraina Meningkat, Rusia Pindahkan Kapal Selam dari Crimea
Nykyforov membuat komentar sebagai tanggapan terhadap pejabat yang ditempatkan Rusia di empat wilayah Ukraina yang diduduki. Pejabat itu mengumumkan rencana referendum selama minggu depan untuk secara resmi bergabung dengan Rusia.
Menurut Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, referendum itu tidak akan mengubah apapun. "Rusia dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan. Itu tidak akan mengubah apa pun," kata Kuleba menanggapi pertanyaan wartawan di PBB.
Dalam sebuah tweet, dia menambahkan: "Ukraina memiliki hak untuk membebaskan wilayahnya dan akan terus membebaskan mereka apa pun yang dikatakan Rusia."
Sementara Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan mengatakan, Washington menolak referendum semacam itu "dengan tegas", dan Uni Eropa dan Kanada mengutuk rencana tersebut.
Baca: Erdogan: Rusia dan Ukraina Setuju Tukar 200 Tahanan Perang
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan blok itu dan negara-negara anggotanya tidak akan mengakui hasil referendum dan akan mempertimbangkan tindakan lebih lanjut terhadap Rusia jika pemungutan suara dilanjutkan.
Di tempat lain, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Lituania Gitanas Nauseda sama-sama menggunakan kata "parodi" untuk menggambarkan pemungutan suara yang direncanakan.
Dalam langkah yang tampaknya terkoordinasi, tokoh-tokoh pro-Rusia mengumumkan referendum untuk 23-27 September di provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhzhia, yang mewakili sekitar 15 persen wilayah Ukraina, atau wilayah seukuran Hongaria
.
Rusia sudah menganggap Luhansk dan Donetsk, yang bersama-sama membentuk wilayah Donbas yang sebagian diduduki Moskow pada 2014, sebagai negara merdeka. Ukraina dan Barat menganggap semua bagian Ukraina yang dikuasai pasukan Rusia diduduki secara ilegal.
Referendum diumumkan sehari setelah Ukraina mengatakan pasukannya telah merebut kembali pijakan di Luhansk, desa Bilohorivka, dan bersiap untuk maju melintasi provinsi tersebut.
(esn)
Lihat Juga :
