Kota Den Haag di Belanda Ingin Bebas dari Sanksi Anti-Rusia
loading...
A
A
A
DEN HAAG - Kota Den Haag di Belanda mengungkapkan akan meminta Uni Eropa (UE) memberikan pembebasan sementara dari sanksi anti-Rusia.
Kota, yang dikenal sebagai pusat Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), dilaporkan ingin terus membeli gas alam dari raksasa energi Rusia Gazprom sampai pemasok alternatif ditemukan.
Menurut kantor berita Reuters, dewan kota Den Haag menguraikan rencananya pada Kamis (25/8/2022), menunjukkan pemerintah kota mengadakan tender di seluruh UE pada Juni dan Juli tetapi gagal menemukan pengganti gas Rusia.
Sanksi UE, yang diberlakukan sebagai tanggapan atas serangan militer Rusia terhadap Ukraina, berarti semua pemerintah dan badan publik di blok tersebut harus mengakhiri kontrak mereka yang ada dengan perusahaan Rusia paling lambat 10 Oktober.
Pihak berwenang di Den Haag yakin kesepakatan dengan pemasok alternatif akan tercapai pada akhirnya, tetapi tidak sebelum batas waktu Oktober, seperti yang ditunjukkan dalam surat kepada dewan kota yang dikirim Wakil Walikota Saskia Bruines dan dikutip Reuters.
"Kami akan meminta pengecualian untuk pengaturan kami saat ini hingga 1 Januari 2023 untuk menjamin keamanan pasokan dan untuk memfasilitasi negosiasi," papar pejabat itu.
Bruines dilaporkan melanjutkan dengan menyatakan keyakinannya bahwa UE akan memberikan kota itu pengecualian, karena Den Haag telah mencoba dengan itikad baik menemukan penggantinya.
Dia mengakui, bagaimanapun, setiap kontrak baru akan jauh lebih mahal daripada yang dimiliki kota saat ini dengan Gazprom.
Kota, yang dikenal sebagai pusat Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), dilaporkan ingin terus membeli gas alam dari raksasa energi Rusia Gazprom sampai pemasok alternatif ditemukan.
Menurut kantor berita Reuters, dewan kota Den Haag menguraikan rencananya pada Kamis (25/8/2022), menunjukkan pemerintah kota mengadakan tender di seluruh UE pada Juni dan Juli tetapi gagal menemukan pengganti gas Rusia.
Sanksi UE, yang diberlakukan sebagai tanggapan atas serangan militer Rusia terhadap Ukraina, berarti semua pemerintah dan badan publik di blok tersebut harus mengakhiri kontrak mereka yang ada dengan perusahaan Rusia paling lambat 10 Oktober.
Pihak berwenang di Den Haag yakin kesepakatan dengan pemasok alternatif akan tercapai pada akhirnya, tetapi tidak sebelum batas waktu Oktober, seperti yang ditunjukkan dalam surat kepada dewan kota yang dikirim Wakil Walikota Saskia Bruines dan dikutip Reuters.
"Kami akan meminta pengecualian untuk pengaturan kami saat ini hingga 1 Januari 2023 untuk menjamin keamanan pasokan dan untuk memfasilitasi negosiasi," papar pejabat itu.
Bruines dilaporkan melanjutkan dengan menyatakan keyakinannya bahwa UE akan memberikan kota itu pengecualian, karena Den Haag telah mencoba dengan itikad baik menemukan penggantinya.
Dia mengakui, bagaimanapun, setiap kontrak baru akan jauh lebih mahal daripada yang dimiliki kota saat ini dengan Gazprom.