Buntut Pengusiran Dubes, Uni Eropa Kutuk Maduro

BRUSSELS - Uni Eropa (UE) mengutuk keputusan Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk mengusir utusan blok itu. UE lantas menyerukan Caracas untuk membatalkan langkahnya dan memanggil duta besar Venezuela untuk markas besar kelompok itu.

Keputusan Maduro pada hari Senin untuk memberikan utusan UE, Isabel Brilhante Pedrosa, waktu 72 jam untuk meninggalkan negara itu mengikuti sanksi keuangan baru yang dijatuhkan Eropa pada 11 pejabat Venezuela yang dituding menghambat Majelis Nasional Venezuela. (Baca: Presiden Maduro Usir Dubes Uni Eropa dari Venezuela )

"UE dengan tegas mengutuk keputusan ini dan sangat menyesalkan isolasi internasional lebih lanjut yang akan terjadi," kata blok dari 27 pemerintah itu dalam sebuah pernyataan.

"Kami menyerukan agar keputusan ini dibatalkan," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Reuters, Rabu (1/7/2020).

Secara terpisah, UE mengatakan akan memanggil duta besar Venezuela di Brussels. Kepala kebijakan luar negeri blok itu, Josep Borrell, mengatakan di Twitter bahwa ia akan mengambil tindakan timbal balik yang biasa diperlukan.

Seorang juru bicara UE menolak memberikan rincian lebih lanjut.

Sementara UE berada di antara pihak-pihak Barat yang mendorong pemilihan presiden Venezuela yang baru, perselisihan tersebut kemungkinan akan membuat solusi diplomatik yang dinegosiasikan untuk krisis Venezuela lebih sulit. UE menegaskan kembali pada hari Selasa bahwa jalan keluar harus didasarkan pada pemilu yang kredibel.

UE awal bulan ini mengatakan keputusan Mahkamah Agung negara Amerika Selatan pada Mei untuk meratifikasi sekutu Maduro sebagai presiden Majelis Nasional atau parlemen Venezuela tidak sah.

UE yakin pemimpin oposisi Juan Guaido adalah presiden parlemen yang sah setelah ia terpilih oleh mayoritas anggota pada Januari lalu, bukan Luis Parra yang disetujui Mahkamah Agung Venezuela.

Parra termasuk di antara yang disebutkan dalam sanksi terbaru UE, bersama dengan Franklyn Duarte dan Jose Gregorio Noriega, yang ditunjuk sebagai wakil presiden parlemen dalam putusan pengadilan Venezuela bulan Mei lalu.

UE mengatakan daftar baru itu membuat jumlah pejabat Venezuela di bawah larangan perjalanan dan pembekuan aset menjadi 36.