Pemerintah Diminta Tegas Terhadap China Terkait Muslim Uighur
Rabu, 24 Agustus 2022 - 23:02 WIB
loading...
A
A
A
“Temuan laporan Obokata bahwa kerja paksa, dan bahkan perbudakan, ada di Xinjiang menunjukkan kejahatan yang dilakukan China terhadap Uighur,” kata Isa.
Kampanye untuk Uighur (CFU) yang berbasis di Washington, D.C. mengatakan laporan itu adalah penilaian yang sangat penting dan komprehensif.
“Sungguh melegakan melihat PBB akhirnya mengakui sejauh mana kekejaman ini terjadi,” katanya. Sekarang tindakan nyata diperlukan untuk meminta PKC [Partai Komunis China] bertanggung jawab atas kejahatan ini berdasarkan temuan baru-baru ini.” tegas Isa.
Seorang peneliti di Victims of Communism Memorial Foundation yang berbasis di Washington dan ahli di wilayah Xinjiang, Andrian Zenz menyebut laporan PBB itu sebagai pernyataan yang kuat, di mana pelapor menyatakan bahwa ada bukti yang masuk akal untuk menyimpulkan bahwa kerja paksa sedang berlangsung di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang dan kemudian program serupa yang ada di Tibet.
“Dan kemudian dia mengatakan dalam beberapa kasus situasinya mungkin sama dengan perbudakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,” katanya kepada RFA.
Baca juga: Perbedaan Muslim Hui dan Uighur di China, Salah Satunya Dapat Perlakuan Diskriminatif
“Itu bentuk terkuat. Ini semacam penilaian formal pada tingkat yang sangat tinggi.”
Zenz mencatat bahwa laporan Obokata muncul hampir empat hari setelah China meratifikasi dua konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang kerja paksa, salah satunya dirancang untuk melawan kerja paksa yang disponsori negara, melarang penggunaannya untuk tujuan politik dan pembangunan ekonomi.
Konvensi lainnya melarang penggunaan kerja paksa dalam segala bentuk dan mewajibkan negara pihak untuk membuat praktik kerja paksa dapat dihukum sebagai pelanggaran pidana.
“Dalam beberapa kasus, situasinya mungkin sama dengan perbudakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Itu bentuk terkuat, semacam penilaian formal pada tingkat yang sangat tinggi,” kata Zenz.
Kampanye untuk Uighur (CFU) yang berbasis di Washington, D.C. mengatakan laporan itu adalah penilaian yang sangat penting dan komprehensif.
“Sungguh melegakan melihat PBB akhirnya mengakui sejauh mana kekejaman ini terjadi,” katanya. Sekarang tindakan nyata diperlukan untuk meminta PKC [Partai Komunis China] bertanggung jawab atas kejahatan ini berdasarkan temuan baru-baru ini.” tegas Isa.
Seorang peneliti di Victims of Communism Memorial Foundation yang berbasis di Washington dan ahli di wilayah Xinjiang, Andrian Zenz menyebut laporan PBB itu sebagai pernyataan yang kuat, di mana pelapor menyatakan bahwa ada bukti yang masuk akal untuk menyimpulkan bahwa kerja paksa sedang berlangsung di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang dan kemudian program serupa yang ada di Tibet.
“Dan kemudian dia mengatakan dalam beberapa kasus situasinya mungkin sama dengan perbudakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,” katanya kepada RFA.
Baca juga: Perbedaan Muslim Hui dan Uighur di China, Salah Satunya Dapat Perlakuan Diskriminatif
“Itu bentuk terkuat. Ini semacam penilaian formal pada tingkat yang sangat tinggi.”
Zenz mencatat bahwa laporan Obokata muncul hampir empat hari setelah China meratifikasi dua konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang kerja paksa, salah satunya dirancang untuk melawan kerja paksa yang disponsori negara, melarang penggunaannya untuk tujuan politik dan pembangunan ekonomi.
Konvensi lainnya melarang penggunaan kerja paksa dalam segala bentuk dan mewajibkan negara pihak untuk membuat praktik kerja paksa dapat dihukum sebagai pelanggaran pidana.
“Dalam beberapa kasus, situasinya mungkin sama dengan perbudakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Itu bentuk terkuat, semacam penilaian formal pada tingkat yang sangat tinggi,” kata Zenz.
(ian)
Lihat Juga :
