Pemerintah Diminta Tegas Terhadap China Terkait Muslim Uighur
Rabu, 24 Agustus 2022 - 23:02 WIB
loading...
A
A
A
Ketua DPP IMM, Rimbo Bugis mengatakan, cara-cara yang dilakukan otoritas China ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang sama dengan era perbudakan di masa dulu.
“Jika laporan ini benar, China artinya kembali mengulang masa kelam perbudakan tempo dulu, dengan program kerja paksa yang mereka terapkan kepada muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya di negara mereka,” kata Rimbo kepada wartawan, Selasa, (23/8/2022).
“Apapun alasannya, kerja paksa tidak dapat dibenarkan dan tidak boleh dipaksakan untuk dilakukan kepada siapapun, termasuk etnis minoritas di China. China jelas melanggar HAM,” lanjut Rimbo.
IMM sendiri mensinyalir China menggunakan cara-cara perbudakan kepada orang-orang Uighur, untuk dijadikan sebagai alat penting untuk memajukan ekonomi China.
Laporan Obokata sendiri muncul ketika kelompok aktivis Uighur menunggu penerbitan laporan yang terlambat tentang pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang oleh Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, yang awalnya memberi tahu bahwa kantornya hampir menyelesaikan penilaiannya atas tuduhan hak asasi manusia.
Pada bulan Juli lalu, kantor Bachelet mengatakan laporan itu masih dalam proses dan akan dirilis sebelum dia meninggalkan kantor akhir bulan ini.
Tindakan Bachelet ini telah membuat marah kelompok aktivis Uighur setelah petinggi Hal Asasi Manusia (HAM) PBB ini mengunjungi China termasuk Xinjiang, pada akhir Mei lalu, mengulangi pernyataan China bahwa kamp-kamp interniran yang disebut oleh Beijing sebagai pusat pelatihan kejuruan, semuanya telah ditutup.
Baca juga: Dokumen Rahasia Bocor, Ungkap Koordinasi China Soal Penindasan Etnis Uighur
Kelompok-kelompok tersebut mengecam perjalanan itu sebagai kesempatan propaganda yang memungkinkan China untuk menutupi kejahatannya terhadap kemanusiaan dan genosida terhadap Uighur.
Amerika Serikat (AS) dan legislatif dari beberapa negara Barat lainnya telah menyatakan bahwa penindasan China di Xinjiang, merupakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
“Peluncuran laporan PBB tentang bentuk-bentuk perbudakan kontemporer sangat signifikan pada saat China melakukan segala dayanya untuk menekan publikasi laporan Uighur oleh kantor Komisaris Tinggi PBB Bachelet,” pungkas Rimbo.
Sementara itu, Presiden Kongres Uighur Dunia (WUC), Dolkun Isa kepada Radio Free Asia (RFA) menilai peluncuran laporan PBB tentang bentuk-bentuk perbudakan kontemporer sangat signifikan pada saat China melakukan segala dayanya untuk menekan publikasi laporan Uighur oleh kantor Komisaris Tinggi PBB Bachelet.
“Jika laporan ini benar, China artinya kembali mengulang masa kelam perbudakan tempo dulu, dengan program kerja paksa yang mereka terapkan kepada muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya di negara mereka,” kata Rimbo kepada wartawan, Selasa, (23/8/2022).
“Apapun alasannya, kerja paksa tidak dapat dibenarkan dan tidak boleh dipaksakan untuk dilakukan kepada siapapun, termasuk etnis minoritas di China. China jelas melanggar HAM,” lanjut Rimbo.
IMM sendiri mensinyalir China menggunakan cara-cara perbudakan kepada orang-orang Uighur, untuk dijadikan sebagai alat penting untuk memajukan ekonomi China.
Laporan Obokata sendiri muncul ketika kelompok aktivis Uighur menunggu penerbitan laporan yang terlambat tentang pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang oleh Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, yang awalnya memberi tahu bahwa kantornya hampir menyelesaikan penilaiannya atas tuduhan hak asasi manusia.
Pada bulan Juli lalu, kantor Bachelet mengatakan laporan itu masih dalam proses dan akan dirilis sebelum dia meninggalkan kantor akhir bulan ini.
Tindakan Bachelet ini telah membuat marah kelompok aktivis Uighur setelah petinggi Hal Asasi Manusia (HAM) PBB ini mengunjungi China termasuk Xinjiang, pada akhir Mei lalu, mengulangi pernyataan China bahwa kamp-kamp interniran yang disebut oleh Beijing sebagai pusat pelatihan kejuruan, semuanya telah ditutup.
Baca juga: Dokumen Rahasia Bocor, Ungkap Koordinasi China Soal Penindasan Etnis Uighur
Kelompok-kelompok tersebut mengecam perjalanan itu sebagai kesempatan propaganda yang memungkinkan China untuk menutupi kejahatannya terhadap kemanusiaan dan genosida terhadap Uighur.
Amerika Serikat (AS) dan legislatif dari beberapa negara Barat lainnya telah menyatakan bahwa penindasan China di Xinjiang, merupakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
“Peluncuran laporan PBB tentang bentuk-bentuk perbudakan kontemporer sangat signifikan pada saat China melakukan segala dayanya untuk menekan publikasi laporan Uighur oleh kantor Komisaris Tinggi PBB Bachelet,” pungkas Rimbo.
Sementara itu, Presiden Kongres Uighur Dunia (WUC), Dolkun Isa kepada Radio Free Asia (RFA) menilai peluncuran laporan PBB tentang bentuk-bentuk perbudakan kontemporer sangat signifikan pada saat China melakukan segala dayanya untuk menekan publikasi laporan Uighur oleh kantor Komisaris Tinggi PBB Bachelet.
Lihat Juga :
