Donbas Respons Keras Ultimatum Zelensky soal Tahanan Perang
Senin, 22 Agustus 2022 - 19:06 WIB
loading...
Kepala Republik Rakyat Donetsk (DPR) Denis Pushilin. Foto/Aleksandr Kryazhev/Sputnik
A
A
A
DONETSK - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan persidangan tahanan perang Ukraina di Mariupol akan secara efektif menggagalkan negosiasi di masa depan dengan Rusia.
Ultimatum Zelensky itu direspon keras Kepala Republik Rakyat Donetsk (DPR) Denis Pushilin. Menurut dia, ancaman Zelensky tidak akan menghalangi proses pengadilan yang direncanakan pada para tahanan perang.
Otoritas DPR sebelumnya mengatakan mereka akan mengatur pengadilan untuk dugaan kejahatan perang yang dilakukan pasukan Ukraina, termasuk anggota Batalyon Azov, yang jajarannya termasuk pejuang dengan pandangan nasionalis dan neo-Nazi.
"Data 80 kejahatan yang dilakukan Azov telah dikumpulkan, 23 orang telah ditangkap dan ditahan," ungkap Pushilin kepada Russia 24 TV.
Baca juga: Rusia Ungkap Kemungkinan Akhiri Perang di Ukraina
Dia menambahkan, “Jadi pernyataan Zelensky seperti itu tidak akan berpengaruh (pada persidangan).”
Dalam pidato video pada Senin, Zelensky mengatakan negosiasi tidak akan mungkin dilakukan jika pejuang Ukraina menjadi sasaran “uji coba pertunjukan.”
Pernyataannya muncul setelah pejabat intelijen militer Ukraina mengatakan kandang besar sedang dipasang di dalam gedung Mariupol Philharmonic sebagai persiapan untuk persidangan.
Baca juga: Ukraina akan Diblokir Gabung NATO selama 30 Tahun, Ini Alasannya
Hampir 2.500 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dan Donbas selama pengepungan pabrik baja Azovstal di Mariupol pada Mei, menurut Kementerian Pertahanan (Kemhan) Rusia.
Pembicaraan damai antara Kiev dan Moskow telah terhenti sejak musim semi.
Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, dengan alasan kegagalan Kiev mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberi wilayah Donetsk dan Lugansk status khusus di dalam negara Ukraina.
Protokol yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada 2014.
Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”
Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbas sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.
Ultimatum Zelensky itu direspon keras Kepala Republik Rakyat Donetsk (DPR) Denis Pushilin. Menurut dia, ancaman Zelensky tidak akan menghalangi proses pengadilan yang direncanakan pada para tahanan perang.
Otoritas DPR sebelumnya mengatakan mereka akan mengatur pengadilan untuk dugaan kejahatan perang yang dilakukan pasukan Ukraina, termasuk anggota Batalyon Azov, yang jajarannya termasuk pejuang dengan pandangan nasionalis dan neo-Nazi.
"Data 80 kejahatan yang dilakukan Azov telah dikumpulkan, 23 orang telah ditangkap dan ditahan," ungkap Pushilin kepada Russia 24 TV.
Baca juga: Rusia Ungkap Kemungkinan Akhiri Perang di Ukraina
Dia menambahkan, “Jadi pernyataan Zelensky seperti itu tidak akan berpengaruh (pada persidangan).”
Dalam pidato video pada Senin, Zelensky mengatakan negosiasi tidak akan mungkin dilakukan jika pejuang Ukraina menjadi sasaran “uji coba pertunjukan.”
Pernyataannya muncul setelah pejabat intelijen militer Ukraina mengatakan kandang besar sedang dipasang di dalam gedung Mariupol Philharmonic sebagai persiapan untuk persidangan.
Baca juga: Ukraina akan Diblokir Gabung NATO selama 30 Tahun, Ini Alasannya
Hampir 2.500 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia dan Donbas selama pengepungan pabrik baja Azovstal di Mariupol pada Mei, menurut Kementerian Pertahanan (Kemhan) Rusia.
Pembicaraan damai antara Kiev dan Moskow telah terhenti sejak musim semi.
Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, dengan alasan kegagalan Kiev mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberi wilayah Donetsk dan Lugansk status khusus di dalam negara Ukraina.
Protokol yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada 2014.
Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”
Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbas sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.
(sya)
Lihat Juga :
