Paksa Muslim Uighur Lakukan Aborsi, AS Kecam China

loading...
Paksa Muslim Uighur Lakukan Aborsi, AS Kecam China
Menlu AS Mike Pompei mengecam China yang memaksa perempuan Muslim Uighur melakukan aborsi. Foto/Axios
A+ A-
WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, mengecam China yang melakukan sterilisasi dan aborsi paksa serta pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi (IUD) kepada Muslim Uighur. Ia juga menyerukan China untuk menghentikan kampanye penindasan terhadap Muslim Uighur dan kaum perempuan kelompok minoritas lainnya.

"Dunia menerima laporan yang mengganggu hari ini bahwa Partai Komunis China (PKC) menggunakan sterilisasi paksa, aborsi paksa dan keluarga berencana dengan paksa terhadap Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang, sebagai bagian dari kampanye penindasan yang berkelanjutan," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan yang diposting oleh situs Departemen Luar Negeri AS.

"Pengungkapan mengejutkan yang dilakukan penyelidik Jerman, Adrian Zenz, sayangnya konsisten dengan praktik-praktik PKC selama puluhan tahun yang menunjukkan pengabaian terhadap kehidupan manusia dan martabat dasar manusia," sambungnya.

"Kami menyerukan Partai Komunis China untuk segera mengakhiri praktik mengerikan ini dan meminta semua negara untuk bergabung dengan Amerika Serikat dalam menuntut diakhirinya pelanggaran tidak manusiawi ini," serunya seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (30/6/2020).



Ini terjadi beberapa jam setelah Associated Press, mengutip salinan penyelidikan lanjutan yang dilakukan oleh peneliti China Adrian Zenz. Laporan itu menyatakan bahwa pemerintah China telah melakukan praktik pengendalian kelahiran secara paksa untuk mengekang populasi Muslim di Xinjiang, China.

"Penerapan kebijakan semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ada kekejaman terhadapnya," tegas sang peneliti.

"Ini adalah bagian dari kampanye kontrol yang lebih luas untuk menaklukkan Uighur," imbuhnya.



Laporan tersebut mencatat bahwa meskipun terjadi penurunan sterilisasi dan IUD secara nasional, penggunaannya telah meningkat secara tajam Xinjiang.

Kementerian Luar Negeri China mengecam laporan itu sebagai "berita palsu." Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan kepada AP bahwa semua orang di negara itu, terlepas dari apakah mereka etnis minoritas atau etnis Han, harus mengikuti dan bertindak sesuai dengan hukum.
(ber)
TULIS KOMENTAR ANDA!
preload video
Top