Kunjungan Luar Negeri Perdana Marcos, Indonesia Atau Singapura?
Rabu, 17 Agustus 2022 - 16:52 WIB
loading...
Indonesia dan Singapura menjadi negara yang bakal disambangi oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dalam kunjungan perdana ke luar negeri. Foto/global voices
A
A
A
WASHINGTON - Sejalan dengan tradisi mantan presiden Filipina yang mengunjungi negara-negara Asia Tenggara untuk perjalanan luar negeri pertama mereka, Presiden Ferdinand Marcos Jr . ingin mengunjungi Indonesia atau Singapura . Itu dilakukannya sebelum berkunjung ke negara lain, termasuk Amerika Serikat (AS) dan China.
Dalam wawancara dengan ABS-CBN Teleradyo, Duta Besar Filipina untuk Amerika Serikat Jose Manuel "Babe" Romualdez mengatakan bahwa Marcos berencana untuk mengunjungi Indonesia sebelum kemungkinan perjalanannya ke New York untuk Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"(Marcos) mengusulkan untuk mengunjungi Indonesia terlebih dahulu. Presiden sedang melihat jadwalnya untuk melihat ke mana dia bisa pergi dulu tapi pasti, itu akan dilakukan sebelum dia pergi ke New York," ujarnya seperti dikutip dari Yahoo, Rabu (17/8/2022).
Lebih jauh, utusan yang juga kerabat Marcos itu mengatakan, Singapura juga sedang dipertimbangkan karena telah mengundang Marcos untuk melakukan kunjungan kenegaraan.
Dia menambahkan bahwa Departemen Luar Negeri Filipina sudah memperbaiki jadwal Marcos.
Baca juga: Gempa Magnitudo 7,1 Guncang Filipina, Presiden Marcos Jr: Segera Kirim Bantuan
"Kedua negara itu sudah ada di meja, DFA hanya merencanakan waktu yang tepat bagi (Marcos) untuk mengunjungi kedua negara ASEAN ini," ujarnya
Menurut Romualdez, partisipasi Marcos dalam Sidang Umum PBB di New York pada bulan September mendatang kurang lebih telah dikonfirmasi.
"Kami telah mengkonfirmasi kehadirannya di PBB. Tapi saat ini, kami sebenarnya sedang memperbaiki jadwalnya karena Presiden Marcos memiliki banyak undangan untuk mengunjungi banyak negara. Dia mengatakan bahwa PBB penting bagi kami. Jadi saya pikir itu lebih atau kurang dikonfirmasi," tuturnya.
Sidang Umum PBB, majelis pembuat kebijakan utama para pemimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan diadakan di New York, AS pada bulan September.
Namun, Marcos saat ini dianggap melakukan penghinaan di AS karena perilaku tidak senonoh yang menyebabkan kerugian langsung pada kelompok korban hak asasi manusia – keputusan yang telah dia hindari sejak 1995, menurut Pengadilan Distrik dan Pengadilan Banding Amerika Serikat.
Baca juga: Putra Diktator Marcos Dilantik sebagai Presiden Filipina, Puji Rezim Ayahnya
Keputusan, yang telah berjumlah USD353 juta pada 2011, telah diperpanjang hingga 25 Januari 2031.
Ini berarti bahwa sementara Marcos dapat melakukan perjalanan ke acara PBB, dia hanya dapat melakukannya “tidak melampaui batas tertentu” New York di mana markas besar PBB berada, menurut mantan duta besar Filipina untuk AS Raul Rabe.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman sebelumnya mencatat bahwa Marcos dapat melakukan perjalanan ke Amerika Serikat tanpa ditangkap atas perintah penghinaan senilai USD353 juta.
"Setiap kepala negara memiliki hak istimewa kekebalan diplomatik. Semua kepala negara. Itu sangat jelas dalam tatanan dunia, sehingga untuk berbicara. Anda selalu memberikan (itu kepada) seorang kepala negara, kecuali tentu saja dia adalah persona non grata yang telah menciptakan kejahatan perang, dan lain sebagainya," terang Romualdez.
Baca juga: Pemerintahan Baru Filipina Menentang Kehadiran China di Perairan Sengketa
Dalam wawancara dengan ABS-CBN Teleradyo, Duta Besar Filipina untuk Amerika Serikat Jose Manuel "Babe" Romualdez mengatakan bahwa Marcos berencana untuk mengunjungi Indonesia sebelum kemungkinan perjalanannya ke New York untuk Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"(Marcos) mengusulkan untuk mengunjungi Indonesia terlebih dahulu. Presiden sedang melihat jadwalnya untuk melihat ke mana dia bisa pergi dulu tapi pasti, itu akan dilakukan sebelum dia pergi ke New York," ujarnya seperti dikutip dari Yahoo, Rabu (17/8/2022).
Lebih jauh, utusan yang juga kerabat Marcos itu mengatakan, Singapura juga sedang dipertimbangkan karena telah mengundang Marcos untuk melakukan kunjungan kenegaraan.
Dia menambahkan bahwa Departemen Luar Negeri Filipina sudah memperbaiki jadwal Marcos.
Baca juga: Gempa Magnitudo 7,1 Guncang Filipina, Presiden Marcos Jr: Segera Kirim Bantuan
"Kedua negara itu sudah ada di meja, DFA hanya merencanakan waktu yang tepat bagi (Marcos) untuk mengunjungi kedua negara ASEAN ini," ujarnya
Menurut Romualdez, partisipasi Marcos dalam Sidang Umum PBB di New York pada bulan September mendatang kurang lebih telah dikonfirmasi.
"Kami telah mengkonfirmasi kehadirannya di PBB. Tapi saat ini, kami sebenarnya sedang memperbaiki jadwalnya karena Presiden Marcos memiliki banyak undangan untuk mengunjungi banyak negara. Dia mengatakan bahwa PBB penting bagi kami. Jadi saya pikir itu lebih atau kurang dikonfirmasi," tuturnya.
Sidang Umum PBB, majelis pembuat kebijakan utama para pemimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan diadakan di New York, AS pada bulan September.
Namun, Marcos saat ini dianggap melakukan penghinaan di AS karena perilaku tidak senonoh yang menyebabkan kerugian langsung pada kelompok korban hak asasi manusia – keputusan yang telah dia hindari sejak 1995, menurut Pengadilan Distrik dan Pengadilan Banding Amerika Serikat.
Baca juga: Putra Diktator Marcos Dilantik sebagai Presiden Filipina, Puji Rezim Ayahnya
Keputusan, yang telah berjumlah USD353 juta pada 2011, telah diperpanjang hingga 25 Januari 2031.
Ini berarti bahwa sementara Marcos dapat melakukan perjalanan ke acara PBB, dia hanya dapat melakukannya “tidak melampaui batas tertentu” New York di mana markas besar PBB berada, menurut mantan duta besar Filipina untuk AS Raul Rabe.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman sebelumnya mencatat bahwa Marcos dapat melakukan perjalanan ke Amerika Serikat tanpa ditangkap atas perintah penghinaan senilai USD353 juta.
"Setiap kepala negara memiliki hak istimewa kekebalan diplomatik. Semua kepala negara. Itu sangat jelas dalam tatanan dunia, sehingga untuk berbicara. Anda selalu memberikan (itu kepada) seorang kepala negara, kecuali tentu saja dia adalah persona non grata yang telah menciptakan kejahatan perang, dan lain sebagainya," terang Romualdez.
Baca juga: Pemerintahan Baru Filipina Menentang Kehadiran China di Perairan Sengketa
(ian)
Lihat Juga :
