Zelensky Buka Pintu untuk Pernikahan Sesama Jenis di Ukraina

KIEV - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah membuka pintu untuk melegalkan pernikahan sesama jenis di negaranya.

Itu sebagai respons atas petisi yang menyerukan agar pernikahan sesama jenis diperkenalkan di negara yang dilanda perang tersebut.

Dalam jawaban tertulis secara online, Zelensky menjelaskan bahwa tidak mungkin melegalkan pernikahan sesama jenis saat negara masih berperang, karena akan memerlukan perubahan konstitusi.

Namun dia mengatakan pemerintahnya telah mencari solusi mengenai legalisasi kemitraan sipil terdaftar di Ukraina sebagai bagian dari pekerjaan untuk membangun dan memastikan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan.



Seruan untuk memperkenalkan pernikahan sesama jenis di Ukraina telah dipercepat oleh perang, karena sejumlah orang LGBTQ (lesbian, gay, biseksual, transgender dan queer) bertugas di militer.

"Kode Keluarga Ukraina mendefinisikan bahwa keluarga adalah unit utama dan utama masyarakat. Keluarga terdiri dari orang-orang yang hidup bersama, dihubungkan oleh kehidupan bersama, memiliki hak dan kewajiban bersama. Menurut Konstitusi Ukraina, pernikahan didasarkan atas persetujuan bebas dari seorang wanita dan seorang pria (Pasal 51)," tulis Zelensky di situs web Kepresidenan Ukraina, seperti dikutip CNN, Kamis (4/8/2022).

"Konstitusi Ukraina tidak dapat diubah selama darurat militer atau keadaan darurat (Pasal 157 Konstitusi Ukraina)," jelasnya.

Namun, Zelensky mengatakan dia akan bekerja dengan para menterinya untuk memastikan HAM dan kebebasan semua warga Ukraina.

“Dalam dunia modern, tingkat masyarakat demokratis diukur, antara lain, melalui kebijakan negara yang bertujuan untuk menjamin persamaan hak bagi semua warga negara. Setiap warga negara adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat sipil, ia berhak atas semua hak dan kebebasan yang diabadikan dalam Konstitusi Ukraina," kata Zelensky.

"Semua orang bebas dan setara dalam martabat dan hak mereka."

Zelensky juga berterima kasih kepada lebih dari 28.000 orang yang menandatangani petisi untuk "posisi sipil aktif" mereka.

Di bawah hukum Ukraina, Presiden harus meninjau petisi yang mendapatkan lebih dari 25.000 tanda tangan.

Pada bulan Juni, PBB mengidentifikasi orang-orang LGBTQ sebagai kelompok yang secara khusus terkena dampak perang dan mengatakan para pengungsi LGBTQ dari negara tersebut seringkali menghadapi risiko pengucilan, eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, dan menghadapi risiko perlindungan yang berbeda.

Ukraina melegalkan homoseksualitas setelah runtuhnya Uni Soviet, tetapi sikap anti-LGBTQ tetap berlaku di negara tersebut.

Menurut ILGA-Europe, diskriminasi di tempat kerja berdasarkan orientasi seksual dilarang di Ukraina, tetapi tidak ada pengakuan hukum atas hubungan sesama jenis.

Selain itu, pasangan sesama jenis dilarang mengadopsi anak dan tidak dilindungi oleh undang-undang kejahatan kebencian.

Organisasi tersebut menempatkan Ukraina di peringkat 39 dari 49 negara Eropa yang menjamin hak-hak LGBTQ.

Parade Pride biasanya berlangsung di Kiev setiap tahun, tetapi pada bulan Juni penyelenggara bergabung dengan acara serupa di negara tetangga Polandia, merayakannya di Warsawa di tengah perang di dalam negeri.