PM Inggris Tolak Referendum Kemerdekaan Skotlandia
Kamis, 07 Juli 2022 - 14:55 WIB
loading...
Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson menolak permintaan Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon untuk mengadakan referendum. Foto/The Herald
A
A
A
LONDON - Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson menolak permintaan Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon untuk mengadakan referendum yang mengikat secara hukum untuk meninggalkan Inggris. Johnson mengatakan kepada Sturgeon bahwa kenaikan biaya, COVID-19, dan dukungan Inggris untuk Ukraina adalah masalah yang lebih penting.
Sturgeon bulan lalu mengumumkan bahwa referendum kemerdekaan kedua akan diadakan pada Oktober 2023, sembilan tahun setelah warga Skotlandia memilih negara mereka untuk tetap menjadi anggota Inggris Raya.
Namun, tanpa transfer kekuasaan sementara dari London ke Holyrood, referendum akan menjadi simbolis, dan Johnson menolak untuk memberikan transfer kritis ini kepada Sturgeon.
“Saya tidak setuju bahwa sekarang saatnya untuk kembali ke pertanyaan, yang dijawab dengan jelas oleh rakyat Skotlandia pada 2014,” tulis Johnson seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (7/7/2022).
Baca juga: Pemerintah Skotlandia Umumkan Rencana Referendum Kemerdekaan
Sebagai gantinya, Johnson menulis bahwa Skotlandia dan seluruh Inggris harus fokus pada prioritas bersama mereka, yang dia daftarkan sebagai respons terhadap inflasi, pemulihan dari pandemi virus Corona, dan memainkan peran utama dalam respons internasional terhadap agresi Rusia di Ukraina.
Johnson menggambarkan masalah ini sebagai tantangan umum di seluruh Inggris, memberikan perhatian khusus ke Ukraina dengan berterima kasih kepada Sturgeon karena memberikan USD77,5 juta untuk mempersenjatai Kiev.
Sturgeon pun merespons. Dalam sebuah postingan di Twitter, dia menggambarkan surat Johnson sebagai salah satu tindakan terakhirnya sebagai PM, merujuk pada seruan pengunduran diri yang dilontarkan terhadap Johnson setelah lusinan menterinya mengundurkan diri pada hari Selasa dan Rabu, mengutip beberapa skandal di Downing Street.
"Untuk lebih jelasnya, Skotlandia akan memiliki kesempatan untuk memilih kemerdekaan - saya berharap dalam referendum pada 19 Oktober 2023 tetapi, jika tidak, melalui pemilihan umum," cuitnya.
Baca juga: PM Inggris Tunjuk Pria Kelahiran Irak Jadi Menteri Keuangan
“Demokrasi Skotlandia tidak akan menjadi tawanan PM ini atau PM mana pun,” tegasnya.
Tanpa Johnson memberikan transfer kekuasaan, satu-satunya harapan Sturgeon untuk kemerdekaan akan bertumpu pada Parlemen di Westminster yang meloloskan undang-undang untuk mengakui pemungutan suara yang berhasil. Namun, bahkan jika pemilihan umum akan diadakan, tidak ada indikasi bahwa mayoritas anggota parlemen Inggris akan mendukung tindakan tersebut.
Dalam referendum 2014, warga Skotlandia memilih 55-44% untuk tetap berada di Inggris. Dua tahun kemudian, pemilih Skotlandia memilih untuk tetap berada di Uni Eropa, dan sementara Sturgeon berjanji pada akhirnya akan membawa Skotlandia kembali ke blok Eropa jika ia mencapai kemerdekaan, hanya satu jajak pendapat baru-baru ini yang menunjukkan mayoritas tipis mendukung langkah semacam itu.
Survei lain oleh Ipsos dan YouGov menunjukkan pemilih menolak kemerdekaan antara satu dan delapan poin.
Baca juga: Pemerintahan Boris Johnson Goyah, 2 Mentri Utama Mundur
Sturgeon bulan lalu mengumumkan bahwa referendum kemerdekaan kedua akan diadakan pada Oktober 2023, sembilan tahun setelah warga Skotlandia memilih negara mereka untuk tetap menjadi anggota Inggris Raya.
Namun, tanpa transfer kekuasaan sementara dari London ke Holyrood, referendum akan menjadi simbolis, dan Johnson menolak untuk memberikan transfer kritis ini kepada Sturgeon.
“Saya tidak setuju bahwa sekarang saatnya untuk kembali ke pertanyaan, yang dijawab dengan jelas oleh rakyat Skotlandia pada 2014,” tulis Johnson seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (7/7/2022).
Baca juga: Pemerintah Skotlandia Umumkan Rencana Referendum Kemerdekaan
Sebagai gantinya, Johnson menulis bahwa Skotlandia dan seluruh Inggris harus fokus pada prioritas bersama mereka, yang dia daftarkan sebagai respons terhadap inflasi, pemulihan dari pandemi virus Corona, dan memainkan peran utama dalam respons internasional terhadap agresi Rusia di Ukraina.
Johnson menggambarkan masalah ini sebagai tantangan umum di seluruh Inggris, memberikan perhatian khusus ke Ukraina dengan berterima kasih kepada Sturgeon karena memberikan USD77,5 juta untuk mempersenjatai Kiev.
Sturgeon pun merespons. Dalam sebuah postingan di Twitter, dia menggambarkan surat Johnson sebagai salah satu tindakan terakhirnya sebagai PM, merujuk pada seruan pengunduran diri yang dilontarkan terhadap Johnson setelah lusinan menterinya mengundurkan diri pada hari Selasa dan Rabu, mengutip beberapa skandal di Downing Street.
"Untuk lebih jelasnya, Skotlandia akan memiliki kesempatan untuk memilih kemerdekaan - saya berharap dalam referendum pada 19 Oktober 2023 tetapi, jika tidak, melalui pemilihan umum," cuitnya.
Baca juga: PM Inggris Tunjuk Pria Kelahiran Irak Jadi Menteri Keuangan
“Demokrasi Skotlandia tidak akan menjadi tawanan PM ini atau PM mana pun,” tegasnya.
Tanpa Johnson memberikan transfer kekuasaan, satu-satunya harapan Sturgeon untuk kemerdekaan akan bertumpu pada Parlemen di Westminster yang meloloskan undang-undang untuk mengakui pemungutan suara yang berhasil. Namun, bahkan jika pemilihan umum akan diadakan, tidak ada indikasi bahwa mayoritas anggota parlemen Inggris akan mendukung tindakan tersebut.
Dalam referendum 2014, warga Skotlandia memilih 55-44% untuk tetap berada di Inggris. Dua tahun kemudian, pemilih Skotlandia memilih untuk tetap berada di Uni Eropa, dan sementara Sturgeon berjanji pada akhirnya akan membawa Skotlandia kembali ke blok Eropa jika ia mencapai kemerdekaan, hanya satu jajak pendapat baru-baru ini yang menunjukkan mayoritas tipis mendukung langkah semacam itu.
Survei lain oleh Ipsos dan YouGov menunjukkan pemilih menolak kemerdekaan antara satu dan delapan poin.
Baca juga: Pemerintahan Boris Johnson Goyah, 2 Mentri Utama Mundur
(ian)
Lihat Juga :
