PM Inggris Tolak Referendum Kemerdekaan Skotlandia

LONDON - Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson menolak permintaan Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon untuk mengadakan referendum yang mengikat secara hukum untuk meninggalkan Inggris. Johnson mengatakan kepada Sturgeon bahwa kenaikan biaya, COVID-19, dan dukungan Inggris untuk Ukraina adalah masalah yang lebih penting.

Sturgeon bulan lalu mengumumkan bahwa referendum kemerdekaan kedua akan diadakan pada Oktober 2023, sembilan tahun setelah warga Skotlandia memilih negara mereka untuk tetap menjadi anggota Inggris Raya.

Namun, tanpa transfer kekuasaan sementara dari London ke Holyrood, referendum akan menjadi simbolis, dan Johnson menolak untuk memberikan transfer kritis ini kepada Sturgeon.

“Saya tidak setuju bahwa sekarang saatnya untuk kembali ke pertanyaan, yang dijawab dengan jelas oleh rakyat Skotlandia pada 2014,” tulis Johnson seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (7/7/2022).



Sebagai gantinya, Johnson menulis bahwa Skotlandia dan seluruh Inggris harus fokus pada prioritas bersama mereka, yang dia daftarkan sebagai respons terhadap inflasi, pemulihan dari pandemi virus Corona, dan memainkan peran utama dalam respons internasional terhadap agresi Rusia di Ukraina.

Johnson menggambarkan masalah ini sebagai tantangan umum di seluruh Inggris, memberikan perhatian khusus ke Ukraina dengan berterima kasih kepada Sturgeon karena memberikan USD77,5 juta untuk mempersenjatai Kiev.

Sturgeon pun merespons. Dalam sebuah postingan di Twitter, dia menggambarkan surat Johnson sebagai salah satu tindakan terakhirnya sebagai PM, merujuk pada seruan pengunduran diri yang dilontarkan terhadap Johnson setelah lusinan menterinya mengundurkan diri pada hari Selasa dan Rabu, mengutip beberapa skandal di Downing Street.

"Untuk lebih jelasnya, Skotlandia akan memiliki kesempatan untuk memilih kemerdekaan - saya berharap dalam referendum pada 19 Oktober 2023 tetapi, jika tidak, melalui pemilihan umum," cuitnya.