Medvedev Kutip Alkitab Injil untuk Para Pengkritik Rusia

MOSKOW - Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan terhadap segala upaya mendirikan semacam pengadilan internasional atas konflik yang sedang berlangsung antara Moskow dan Kiev.

Menurut dia, mereka yang mempromosikan ide-ide seperti itu tidak memiliki hak moral untuk melakukannya, dan pada akhirnya mungkin menghadapi “murka” Tuhan jika mereka tetap bertahan dalam keinginan mereka “menghakimi” negara.

“Siapa yang berteriak bahwa perlu untuk mendirikan pengadilan atas Rusia dan melibatkan badan-badan supranasional untuk ini? Siapa pemberani atau idiot ini?” ujar Medvedev di media sosial pada Rabu (6/7/2022).



Dia mengatakan tidak pernah merupakan ide yang baik untuk mengancam kekuatan nuklir besar seperti Rusia dengan cara itu.

“Imam besar ini dikenal semua orang,” tambahnya, merujuk pada Amerika Serikat (AS).

“Dan dia bekerja sangat keras untuk menabur kekacauan dan kehancuran di seluruh dunia dengan kedok ‘demokrasi sejati’ yang terkenal kejam,” tegas dia.



“Selain itu, Washington tidak memiliki hak moral untuk menghakimi siapa pun, apalagi Rusia, mengingat catatan panjang perang kehancuran berdarah sepanjang sejarahnya,” ujar dia.

Dia menambahkan, “AS telah unggul dalam memaksakan kehendaknya secara kasar dan primitif, menggunakan uang, pengikut yang tidak berdaya, yang disebut 'sekutu' demi kesopanan, dan senjata dengan kualitas tertinggi."

“Pengadilan apa yang mengutuk lautan darah yang ditumpahkan oleh AS (di Vietnam) dan di tempat lain? Bukan siapa-siapa! Tidak ada badan supranasional yang dibentuk untuk tujuan ini. Tapi jumlah korban kebijakan kriminal AS saat ini sebanding dengan (jumlah) korban rezim Hitler,” ujar dia.



“Sementara AS telah membunuh orang dengan impunitas, AS tidak pernah menghadapi kecaman nyata dari struktur internasional yang didanainya," papar dia dengan peringatan apokaliptik.

Dia memperingatkan, “AS dan anjing gembalanya yang tidak berharga harus mengingat kata-kata Kitab Suci, 'Jangan menghakimi, agar kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang mana kamu menghakimi, kamu akan dihakimi’ (Mt. 7:1–2). 'Karena hari besar murka mereka telah tiba, dan siapa yang dapat menahannya?' (Rev 6:17).”

Pembicaraan tentang pembentukan semacam pengadilan internasional atas dugaan 'kejahatan perang' yang dikatakan dilakukan oleh pasukan Rusia di Ukraina meningkat pekan lalu, ketika masalah itu diangkat selama pertemuan Dewan Keamanan PBB yang diikuti Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui tautan video.

Zelensky menuduh Moskow sengaja menargetkan warga sipil, dan mengulangi seruannya agar Rusia dinyatakan sebagai "negara teroris" dan dikeluarkan dari dewan keamanan dan PBB.

Seruan Zelensky didukung Polandia, Estonia, dan Inggris, namun tidak ada mekanisme untuk memberhentikan anggota tetap DK PBB, sementara Moskow memegang hak veto di dalamnya.

Rusia membantah tuduhan menargetkan warga sipil, sebaliknya menuduh Kiev menggunakan taktik semacam itu.

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, dengan alasan kegagalan Kiev mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberi wilayah Donetsk dan Lugansk status khusus di dalam negara Ukraina.

Protokol, yang ditengahi Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada 2014. Mantan presiden Ukraina Petro Poroshenko sejak itu mengakui tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”

Pada Februari 2022, Kremlin mengakui Republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.