Geger! Hacker Klaim Curi 1 Miliar Data Penduduk China, Dijual Seharga 10 Bitcoin

BEIJING - Seorang hacker (peretas) mengeklaim telah mencuri satu miliar data penduduk China dari Kepolisian Shanghai. Data curian itu akan dijual seharga 10 Bitcoin atau sekitar USD200.000 (Rp2,9 miliar).

Pencurian data ini dilaporkan sebagai pelanggaran data terbesar dalam sejarah negara itu.

Sebuah posting di hot-spot Hacker Breach Forums mencantumkan informasi tentang data satu miliar penduduk nasional China dan beberapa miliar catatan kasus untuk dijual dengan jumlah 10 Bitcoin atau sekitar USD200.000.

Pengunggah, menggunakan nama "ChinaDa"n, pada hari Minggu mengatakan; "Harta karun informasi termasuk nama, alamat, tempat lahir, nomor ID nasional, nomor ponsel, semua rincian kejahatan/kasus."



Posting tersebut tetap belum diverifikasi, tetapi telah menarik minat besar di China dan luar negeri, di mana para pengguna Weibo dan WeChat menyatakan keprihatinan dan kegelisahan besar tentang kebenaran klaim tersebut.

Kantor berita Reuters pada Selasa (5/7/2022) melaporkan bahwa Weibo memblokir #dataleak dari trending topic sepanjang hari Minggu.

Para penggungah di Hacker Breach Forums menganalisis sampel data dan memperdebatkan keasliannya, sebagian besar karena harga yang diminta untuk informasi berharga tersebut.

Salah satu pengunggah menyebut 10 Bitcoin terlalu murah untuk informasi pemerintah."Terutama karena Anda berisiko diburu dan dibunuh karenanya," bunyi posting tersebut, yang dikutip Asia Markets.

Administrator forum menutup utas pada Minggu malam, dengan satu tawaran 6 Bitcoin di atas meja pada saat itu.

Kendra Schaefer, mitra di perusahaan konsultan Trivium China, mengatakan pelanggaran itu akan buruk, karena sejumlah alasan jika terbukti otentik.

"Yang paling jelas, ini akan menjadi salah satu pelanggaran terbesar dan terburuk dalam sejarah," tulis Schaefer di Twitter.
"Dua, Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi China baru keluar akhir tahun lalu. Undang-undang itu mengharuskan badan pemerintah melindungi informasi warga, yang jika sumbernya memang MPS (Ministry of Public Security/Kementerian Keamanan Publik), MPS gagal melakukannya."

Schaefer berbagi informasi bahwa data juga diduga berisi perincian tentang file kasus anak di bawah umur, membuat pelanggaran itu juga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak di Bawah Umur.

"Akan terkejut jika mereka juga tidak memuat file tentang selebriti dan pejabat kecil," tulisnya.

Salah satu alasan pelanggaran tersebut mungkin mengandung begitu banyak informasi adalah bahwa polisi Shanghai akan memiliki akses ke sistem berbagi data nasional, yang menyediakan akses ke lebih banyak informasi daripada yang seharusnya dimiliki oleh otoritas kepolisian regional.