Ukraina Butuh Rp11,2 Kuadriliun untuk Perbaikan Kerusakan Infrastruktur

KIEV - Ukraina membutuhkan USD750 miliar (Rp11,2 kuadriliun) untuk rencana pemulihan tiga tahap setelah invasi Rusia . Hal itu diungkapkan Perdana Menteri Ukraina, Denys Shmygal, Senin (4/7/2022).

Shmygal juga mengatakan kepada Konferensi Pemulihan Ukraina yang diselenggarakan oleh Swiss, bahwa telah terjadi lebih dari USD100 miliar kerusakan langsung pada infrastruktur Ukraina akibat dari invasi Rusia.



"Hari ini, kerugian infrastruktur langsung Ukraina mencapai lebih dari USD100 miliar," katanya. "Siapa yang akan membayar rencana pembaruan, yang sudah bernilai USD750 miliar?," lanjutnya, seperti dikutip dari Reuters

Shmygal menambahkan bahwa pemerintah Ukraina percaya bahwa sumber utama pendanaan untuk rencana pemulihan adalah aset yang disita dari oligarki Rusia.

Dia mengatakan rencana pemulihan Ukraina memiliki tiga fase: Pertama berfokus pada perbaikan hal-hal yang penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti pasokan air yang sedang berlangsung. Komponen "pemulihan cepat" yang akan diluncurkan segera setelah pertempuran berakhir termasuk perumahan sementara, rumah sakit dan sekolah.

Ukraina memang mengalami kehancuran hebat akibat dari gempuran militer Rusia. Selain kerusakan infrastuktur, Ukraina juga terus mengalami kekalahan di medan pertempuran. Seperti yang terjadi di Lisichansk, di mana Kiev menarik mundur pasukan mereka.



Staf Umum angkatan bersenjata Ukraina pada hari Minggu mengatakan pihaknya menarik pasukan dari Lisichansk untuk menyelamatkan nyawa para prajurit. “Setelah pertempuran sengit untuk Lisichansk, pasukan pertahanan Ukraina terpaksa mundur dari posisi dan garis mereka,” jelasnya.

Penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina Viktor Andrusiv mengatakan kepada Strana bahwa menurutnya pasukan Ukraina "perlu melakukan penarikan terorganisir dari Lisichansk," kemudian bertemu pasukan LPR dan Rusia di garis pertahanan kedua di Seversk - Bakhmut sumbu.

Pada hari Minggu, Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu melaporkan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa kendali atas Republik Rakyat Lugansk telah disita. Kementerian Pertahanan mengatakan pasukan Rusia dan Milisi Rakyat LPR telah membentuk kendali penuh atas Lisichansk.