Pemerintah Biden Ditanya Apakah Pangeran Mohammed bin Salman Harus Kebal Hukum

WASHINGTON - Pengadilan Distrik Amerika Serikat (AS) bertanya bertanya kepada pemerintah Presiden Joe Biden apakah Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman harus kebal hukum di Amerika.

Pertanyaan itu diajukan Hakim John Bates terkait gugatan perdata yang diajukan terhadap Pangeran Mohammed bin Salman terkait pembunuhan terhadap jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018. Gugatan diajukan oleh tunangan Khashoggi, Hatice Cengiz.

Pemerintah Biden memiliki waktu hingga 1 Agustus untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan Hakim Bates.

Cengiz dan Democracy for the Arab World Now (DAWN), sebuah organisasi hak asasi manusia (HAM) yang didirikan Khashoggi sebelum kematiannya, mengajukan gugatan pada tahun 2020 terhadap putra mahkota Saudi dan dua lusin orang lainnya.

Gugatan itu menuduh bahwa Khashoggi disiksa, dibunuh, dan dimutilasi di bawah arahan putra mahkota, yang sering disebut dengan inisialnya MBS.



Putra mahkota dan dua tergugat lainnya telah mengajukan mosi untuk menolak gugatan Cengiz, dengan alasan bahwa pengadilan tidak memiliki yurisdiksi subjek dan yurisdiksi pribadi.

Putra Mahkota Mohammed bin Salman sebelumnya membantah memerintahkan pembunuhan terhadap Khashoggi, dan para pejabat Saudi menyalahkan "agen nakal" atas kematian jurnalis pembangkang Saudi tersebut.

Badan Intelijen Pusat (CIA) menyimpulkan pada 2018 bahwa Mohammed bin Salman telah memerintahkan pembunuhan terhadap Khashoggi, bertentangan dengan penegasan Arab Saudi bahwa putra mahkota tidak tahu-menahu sebelumnya tentang plot tersebut.

Hakim Bates mengatakan dalam sebuah perintah pada hari Jumat mengatakan bahwa pemerintah AS dapat mengajukan pernyataannya mengenai hal-hal, antara lain, "berlakunya kekebalan kepala negara dalam kasus ini".

Pemerintahan Biden, lanjut putusan Bates, juga dapat menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan pernyataan seperti itu.

Menuru Bates, yang dilansir TheWashington Post, Senin (4/7/2022), jika AS benar-benar menyatakan kepentingannya, Mohammed bin Salman dan para tergugat lainnya memiliki waktu hingga 16 Agustus untuk menanggapi.

Pengacara Pangeran Mohammed bin Salman berpendapat bahwa di AS, putra mahkota menikmati kekebalan kedaulatan dalam klaim sipil.

Ayah Pangeran Mohammed, Raja Salman bin Abddulaziz al-Saud, adalah penguasa Arab Saudi, meskipun putra mahkota secara luas dianggap sebagai penguasa sehari-hari kerajaan.

"Putra mahkota memiliki kekebalan tidak hanya dari hubungan keluarga langsungnya dengan Raja, tetapi juga dari 'kantor berpangkat tinggi'," kata pengacara Mohammed bin Salman dalam mosi untuk menolak gugatan yang diajukan tahun lalu.

Pengacara Cengiz dan DAWN telah membantah bahwa pengadilan sebelumnya telah menolak klaim kepemimpinan "de facto" Mohammed bin Salman dan memberikan kekebalan.

Departemen Luar Negeri AS biasanya berkonsultasi dengan lembaga pemerintah AS lainnya sebelum mengeluarkan rekomendasi kekebalan kepada Departemen Kehakiman, yang permintaan resminya biasanya mengikat pengadilan federal.

Sebuah keputusan bisa datang dengan cepat, seperti untuk seorang kepala negara, atau memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun, tergantung pada keadaan dan kompleksitas suatu kasus.

“Ini akan menjadi kesalahan baik sebagai masalah hukum dan kebijakan bagi pengadilan untuk memberikan kekebalan kepada MBS, yang secara efektif menjamin impunitas untuk kejahatan mengerikan ini,” kata Sarah Leah Whitson, direktur eksekutif DAWN, dalam sebuah pesan teks.

Perintah hakim datang tepat sebelum Presiden Joe Biden dijadwalkan untuk melakukan perjalanan ke Arab Saudi akhir bulan ini. Itu akan menjadi perjalanan pertama ke Saudi Biden sebagai presiden.

Perjalanan Biden itu telah membuat beberapa politisi Partai Demokrat gelisah dan telah mendorong tuduhan Biden gagal memenuhi janjinya untuk menjadikan Arab Saudi sebagai "paria" setelah pembunuhan terhadap Khashoggi.

Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington memuji kunjungan Biden mendatang sebagai salah satu yang akan meningkatkan kemitraan bersejarah dan strategis antara Kerajaan Arab Saudi dan Amerika Serikat. "Sebab kedua negara bertujuan untuk memperdalam dan memperkuat bidang kerja sama yang ada, dan meletakkan dasar bagi masa depan kemitraan strategis ini," kata kedutaan tersebut.

Khashoggi dibunuh pada 2 Oktober 2018, setelah mengunjungi konsulat Arab Saudi di Istanbul untuk mendapatkan dokumen yang memungkinkan dia menikahi Cengiz.

Pada bulan-bulan sebelum kunjungan itu, dia telah menulis kolom untuk The Washington Post yang mengkritik tajam Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang secara efektif memerintah Arab Saudi dan telah melakukan tindakan keras terhadap saingan dan pembangkang.

Kematian dan mutilasi terhadap jurnalis itu pertama kali diungkapkan oleh pemerintah Turki.

Pembunuhan itu memicu gelombang penolakan internasional dan seruan untuk mengucilkan kepemimpinan Saudi.