Ukraina Dapat Bantuan Senjata dari Barat, Begini Tanggapan Jubir Kremlin

MOSKOW - Juru bicara Kremlin , Dmitry Peskov mengatakan, Kementerian Pertahanan Rusia akan memantau bagaimana angkatan bersejata Ukraina menggunakan senjata dari Jerman dan Amerika Serikat (AS).

Dia mencatat bahwa senjata-senjata itu, tentu saja, pertama-tama harus mencapai garis depan tanpa dihancurkan di jalan.

Pernyataan itu muncul setelah Peskov ditanya apakah Moskow bersedia mempercayai janji Ukraina kepada negara-negara Barat bahwa mereka tidak akan menggunakan senjata yang disediakan untuk melakukan serangan terhadap Rusia.



"Kami dengan hati-hati merekam semua episode penggunaan senjata ini," jawab juru bicara Kremlin itu.

“Jadi, jika salah satu dari senjata ini mencapai garis depan dan tidak dihancurkan oleh militer kami, kami akan melacak bagaimana mereka digunakan,” imbuhnya seperti dilansir dari Russia Today, Kamis (23/6/2022).

Sebelumnya pada hari Rabu, Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambrecht mengatakan kepada anggota parlemen di Berlin bahwa dia telah menerima jaminan dari koleganya dari Ukraina Alexey Reznikov bahwa Kiev hanya akan menggunakan senjata yang diterimanya dari Barat untuk pertahanan diri dan tidak akan menggunakannya untuk menyerang wilayah Rusia.

Itu terjadi setelah Jerman mengirimkan tujuh howitzer self-propelled PzH 2000 155-milimeter, bersama dengan peralatan militer lainnya, ke angkatan bersenjata Ukraina sehari sebelumnya.



Sementara Ukraina telah memberikan jaminan serupa kepada pemasok persenjataan berat Barat lainnya, yang khawatir konflik dapat meningkat lebih jauh, para pejabat di Kiev juga berulang kali mengindikasikan bahwa mereka menganggap Crimea sebagai bagian dari negara mereka daripada Rusia. Kiev bersikeras bahwa Ukraina memiliki hak untuk menyerang semenanjung itu dengan senjata Barat.

Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan berakhir dengan pengakuan Moskow atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.

Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis itu dirancang untuk memberikan status khusus kepada kedua wilayah tersebut di dalam negara Ukraina.

Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.

Kiev menegaskan bahwa serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.