Israel Hendak Caplok Tepi Barat: Dunia Menentang, AS Beri Lampu Hijau
Kamis, 25 Juni 2020 - 03:32 WIB
loading...
Seorang anak kecil membawa bendera Palestina di wilayah Nablus, Tepi Barat. Wilayah itu akan dianeksasi oleh Israel. Foto/REUTERS/Mohamad Torokman
A
A
A
NEW YORK - Komunitas internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Eropa dan dunia Arab menentang rencana Israel mencaplok tanah Palestina di Tepi Barat. Sebaliknya, Amerika Serikat (AS) memberi lampu hijau persetujuan.
PBB, Eropa dan dunia Arab memperingatkan Israel akan menghancurkan perdamaian jika nekat menjalankan rencana aneksasi wilayah Palestina tersebut.
Satu minggu sebelum Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diperkirakan akan memulai proses aneksasi, sebuah sesi Dewan Keamanan PBB memberikan kesempatan terakhir bagi komunitas internasional untuk mendesaknya untuk mengubah arah.
"Saya meminta pemerintah Israel untuk membatalkan rencana pencaplokannya," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam konferensi virtual, seperti dikutip AFP, Kamis (25/6/2020).
Koordinator PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov, mengatakan pencaplokan itu dapat mengubah sifat hubungan Israel-Palestina. (Baca: Israel Siap Caplok Lembah Jordan, Orang Palestina Tak Diberi Kewarganegaraan )
"Ini berisiko meningkatkan upaya internasional lebih dari seperempat abad dalam mendukung negara masa depan Palestina yang hidup dalam perdamaian, keamanan dan saling (memberikan) pengakuan dengan Negara Israel," katanya.
Tujuh negara Eropa—Belgia, Inggris, Estonia, Prancis, Jerman, Irlandia dan Norwegia—dalam sebuah pernyataan bersama memperingatkan bahwa aneksasi akan sangat merusak prospek untuk melanjutkan kembali proses perdamaian Timur Tengah.
"Di bawah hukum internasional, pencaplokan akan memiliki konsekuensi bagi hubungan dekat kami dengan Israel dan tidak akan diakui oleh kami," bunyi pernyataan tersebut.
Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan pencaplokan tanah Palestina oleh Israel akan menghancurkan prospek perdamaian di masa depan dan mengancam stabilitas regional.
AS Bela Netanyahu
Tetapi pemerintahan Presiden Donald Trump, sekutu dekat Netanyahu, telah menolak untuk mengkritik aneksasi dan telah menolak konsensus dari sebagian besar dunia bahwa permukiman Israel di tanah Palestina adalah ilegal.
"Keputusan tentang Israel yang memperluas kedaulatan ke tempat-tempat itu adalah keputusan yang harus dibuat oleh orang Israel," kata Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo kepada wartawan di Washington.
Trump pada bulan Januari meluncurkan proposal perdamaian Timur Tengah yang akan membuka jalan bagi Israel untuk mencaplok wilayah-wilayah di sekitar pemukiman Yahudi dan Lembah Yordan yang direbutnya dalam Perang Enam Hari 1967.
Palestina, dalam proposal itu, akan memiliki negara merdeka tetapi negara yang didemiliterisasi dengan ibu kota di pinggiran Yerusalem yang diperebutkan.
Rencana itu juga menyerukan investasi ekonomi besar ke daerah-daerah Palestina, yang sebagian besar didanai oleh negara-negara Teluk Arab yang menemukan alasan bersama dengan Netanyahu dan Trump dalam permusuhannya terhadap Iran.
Namun sekutu AS, termasuk Uni Emirat Arab dan Yordania, satu dari dua negara Arab yang memiliki perjanjian damai dengan Israel, telah memperingatkan bahwa aneksasi akan membahayakan harapan negara Yahudi itu untuk memiliki hubungan yang lebih baik.
Pompeo mengesampingkan kekhawatiran seperti itu, dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat berbicara dengan semua negara di kawasan itu tentang minggu-minggu mendatang.
"Saya hanya menyesal bahwa Otoritas Palestina telah menolak untuk berpartisipasi dalam itu," kata Pompeo. (Baca juga: Ribuan Anggota Parlemen Negara Eropa Desak Israel Batalkan Rencana Aneksasi Tepi Barat )
Palestina Desak Aksi
Di PBB, perwakilan Palestina Riyad al-Malki mengatakan pencaplokan wilayah oleh Israel akan menjadi kejahatan.
"Israel tampaknya bertekad untuk mengabaikan tanda berhenti merah besar yang komunitas internasional dirikan untuk menyelamatkan nyawa," katanya.
Dia memperingatkan bahwa orang-orang Palestina dapat mendekati Mahkamah Internasional dan mendesak negara-negara di dunia untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel jika aneksasi nekat dilakukan.
Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengkritik Palestina, dengan mengatakan kebuntuan itu karena penolakan mereka untuk bernegosiasi.
"Beberapa komunitas internasional memilih untuk menghargai rezim Palestina dan mengabaikan kenyataan," katanya.
"Alih-alih menghadapi kepemimpinan Palestina, mereka (komunitas internasional) mencoba menenangkan mereka (Palestina) dengan membeli setiap barang busuk yang dijual warga Palestina," ujarnya.
Netanyahu dapat mulai mempertimbangkan pencaplokan pada 1 Juli di bawah kesepakatan koalisi dengan rival politiknya; Benny Gantz. Gantz cenderung lebih berhati-hati terkait rencana aneksasi, terutama dalam menilai reaksi di Amerika Serikat.
Joe Biden, calon presiden AS dari Partai Demokrat yang akan jadi lawan Trump dalam pemilihan presiden November mendatang, telah menyuarakan penentangan terhadap aneksasi.
PBB, Eropa dan dunia Arab memperingatkan Israel akan menghancurkan perdamaian jika nekat menjalankan rencana aneksasi wilayah Palestina tersebut.
Satu minggu sebelum Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diperkirakan akan memulai proses aneksasi, sebuah sesi Dewan Keamanan PBB memberikan kesempatan terakhir bagi komunitas internasional untuk mendesaknya untuk mengubah arah.
"Saya meminta pemerintah Israel untuk membatalkan rencana pencaplokannya," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam konferensi virtual, seperti dikutip AFP, Kamis (25/6/2020).
Koordinator PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov, mengatakan pencaplokan itu dapat mengubah sifat hubungan Israel-Palestina. (Baca: Israel Siap Caplok Lembah Jordan, Orang Palestina Tak Diberi Kewarganegaraan )
"Ini berisiko meningkatkan upaya internasional lebih dari seperempat abad dalam mendukung negara masa depan Palestina yang hidup dalam perdamaian, keamanan dan saling (memberikan) pengakuan dengan Negara Israel," katanya.
Tujuh negara Eropa—Belgia, Inggris, Estonia, Prancis, Jerman, Irlandia dan Norwegia—dalam sebuah pernyataan bersama memperingatkan bahwa aneksasi akan sangat merusak prospek untuk melanjutkan kembali proses perdamaian Timur Tengah.
"Di bawah hukum internasional, pencaplokan akan memiliki konsekuensi bagi hubungan dekat kami dengan Israel dan tidak akan diakui oleh kami," bunyi pernyataan tersebut.
Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan pencaplokan tanah Palestina oleh Israel akan menghancurkan prospek perdamaian di masa depan dan mengancam stabilitas regional.
AS Bela Netanyahu
Tetapi pemerintahan Presiden Donald Trump, sekutu dekat Netanyahu, telah menolak untuk mengkritik aneksasi dan telah menolak konsensus dari sebagian besar dunia bahwa permukiman Israel di tanah Palestina adalah ilegal.
"Keputusan tentang Israel yang memperluas kedaulatan ke tempat-tempat itu adalah keputusan yang harus dibuat oleh orang Israel," kata Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo kepada wartawan di Washington.
Trump pada bulan Januari meluncurkan proposal perdamaian Timur Tengah yang akan membuka jalan bagi Israel untuk mencaplok wilayah-wilayah di sekitar pemukiman Yahudi dan Lembah Yordan yang direbutnya dalam Perang Enam Hari 1967.
Palestina, dalam proposal itu, akan memiliki negara merdeka tetapi negara yang didemiliterisasi dengan ibu kota di pinggiran Yerusalem yang diperebutkan.
Rencana itu juga menyerukan investasi ekonomi besar ke daerah-daerah Palestina, yang sebagian besar didanai oleh negara-negara Teluk Arab yang menemukan alasan bersama dengan Netanyahu dan Trump dalam permusuhannya terhadap Iran.
Namun sekutu AS, termasuk Uni Emirat Arab dan Yordania, satu dari dua negara Arab yang memiliki perjanjian damai dengan Israel, telah memperingatkan bahwa aneksasi akan membahayakan harapan negara Yahudi itu untuk memiliki hubungan yang lebih baik.
Pompeo mengesampingkan kekhawatiran seperti itu, dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat berbicara dengan semua negara di kawasan itu tentang minggu-minggu mendatang.
"Saya hanya menyesal bahwa Otoritas Palestina telah menolak untuk berpartisipasi dalam itu," kata Pompeo. (Baca juga: Ribuan Anggota Parlemen Negara Eropa Desak Israel Batalkan Rencana Aneksasi Tepi Barat )
Palestina Desak Aksi
Di PBB, perwakilan Palestina Riyad al-Malki mengatakan pencaplokan wilayah oleh Israel akan menjadi kejahatan.
"Israel tampaknya bertekad untuk mengabaikan tanda berhenti merah besar yang komunitas internasional dirikan untuk menyelamatkan nyawa," katanya.
Dia memperingatkan bahwa orang-orang Palestina dapat mendekati Mahkamah Internasional dan mendesak negara-negara di dunia untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel jika aneksasi nekat dilakukan.
Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengkritik Palestina, dengan mengatakan kebuntuan itu karena penolakan mereka untuk bernegosiasi.
"Beberapa komunitas internasional memilih untuk menghargai rezim Palestina dan mengabaikan kenyataan," katanya.
"Alih-alih menghadapi kepemimpinan Palestina, mereka (komunitas internasional) mencoba menenangkan mereka (Palestina) dengan membeli setiap barang busuk yang dijual warga Palestina," ujarnya.
Netanyahu dapat mulai mempertimbangkan pencaplokan pada 1 Juli di bawah kesepakatan koalisi dengan rival politiknya; Benny Gantz. Gantz cenderung lebih berhati-hati terkait rencana aneksasi, terutama dalam menilai reaksi di Amerika Serikat.
Joe Biden, calon presiden AS dari Partai Demokrat yang akan jadi lawan Trump dalam pemilihan presiden November mendatang, telah menyuarakan penentangan terhadap aneksasi.
(min)
Lihat Juga :
