AS Kecam Pejabat Partai Berkuasa India yang Menghina Nabi Muhammad
Jum'at, 17 Juni 2022 - 19:01 WIB
loading...
Nupur Sharma, pejabat partai berkuasa India, yang pernyataannya dianggap menghina Nabi Muhammad. Foto/Twitter @NupurSharmaBJP
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) ikut mengecam pernyataan pejabat partai berkuasa di India yang dianggap menghina Nabi Muhammad SAW dan istrinya. Pernyataan politisi tersebut telah memicu kemarahan komunitas Muslim lokal dan beberapa negara mayoritas Muslim.
"Kami mengutuk komentar ofensif yang dibuat oleh dua pejabat BJP dan kami senang melihat bahwa partai secara terbuka mengutuk komentar itu," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, merujuk pada Bharatiya Janata Party (BJP).
"Kami secara teratur terlibat dengan pemerintah India di tingkat senior tentang masalah hak asasi manusia (HAM) termasuk kebebasan beragama atau berkeyakinan dan kami mendorong India untuk mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia," ujar Price, seperti dikutip AFP, Jumat (17/6/2022).
Baca juga: Penulis Bangladesh Kritik Kaum Muslim Fanatik: Jika Nabi Muhammad Masih Hidup Hari Ini....
Nupur Sharma, juru bicara partai ultra-nasionalis Hindu; Bharatiya Janata Party (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, pada 26 Mei membuat pernyataan di televisi tentang Nabi Muhammad dan istri termuda Nabi yang telah memicu demonstrasi di seluruh dunia Islam.
Pernyataan itu memicu protes diplomatik tidak hanya di saingannya Pakistan, tetapi juga di negara-negara Arab kaya yang biasanya menikmati hubungan dekat dengan India.
Di Bangladesh, pengunjuk rasa menuntut kecaman resmi dari Perdana Menteri Sheikh Hasina, sekutu dekat India.
Dalam mode pengendalian kerusakan, BJP menskors Sharma dan mengeluarkan Naveen Kumar Jindal--tokoh lain di partai tersebut yang membuat tweet provokatif tentang Nabi Muhammad dan istrinya; Aisyah.
PM Modi telah dikritik di dalam negeri karena tidak bersuara tentang masalah ini.
Tindakan BJP terhadap juru bicaranya tidak menghentikan umat Islam untuk memprotes pemerintah Modi di berbagai bagian India.
Pasukan polisi telah menanggapi dengan gas air mata dan memukuli demonstran dengan tongkat. Respons polisi telah merenggut sedikitnya dua nyawa dan melukai banyak orang.
Properti banyak Muslim telah diratakan–tindakan yang dikecam oleh kritikus Modi sebagai "tidak bermoral" dan "keadilan buldoser".
AS sejak akhir 1990-an telah berusaha untuk memperdalam hubungan dengan India, percaya bahwa kedua negara memiliki kepentingan yang sama, terutama dalam menghadapi kebangkitan China.
AS, bagaimanapun, telah beberapa kali dengan hati-hati menyuarakan keprihatinan tentang hak asasi manusia di India ketika Modi menghadapi tuduhan mengejar kebijakan yang menargetkan minoritas Muslim.
Awal bulan ini, AS mengatakan bahwa beberapa pejabat India telah mendukung serangan terhadap minoritas agama.
"Di India, negara demokrasi terbesar di dunia dan rumah bagi keragaman agama yang besar, kami telah melihat meningkatnya serangan terhadap orang-orang di tempat-tempat ibadah," kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken saat membuka laporan tahunan tentang kebebasan beragama internasional.
Rashad Hussain, duta besar AS untuk kebebasan beragama internasional, menambahkan, "Di India, beberapa pejabat mengabaikan atau bahkan mendukung meningkatnya serangan terhadap orang dan tempat ibadah."
"Kami mengutuk komentar ofensif yang dibuat oleh dua pejabat BJP dan kami senang melihat bahwa partai secara terbuka mengutuk komentar itu," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, merujuk pada Bharatiya Janata Party (BJP).
"Kami secara teratur terlibat dengan pemerintah India di tingkat senior tentang masalah hak asasi manusia (HAM) termasuk kebebasan beragama atau berkeyakinan dan kami mendorong India untuk mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia," ujar Price, seperti dikutip AFP, Jumat (17/6/2022).
Baca juga: Penulis Bangladesh Kritik Kaum Muslim Fanatik: Jika Nabi Muhammad Masih Hidup Hari Ini....
Nupur Sharma, juru bicara partai ultra-nasionalis Hindu; Bharatiya Janata Party (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, pada 26 Mei membuat pernyataan di televisi tentang Nabi Muhammad dan istri termuda Nabi yang telah memicu demonstrasi di seluruh dunia Islam.
Pernyataan itu memicu protes diplomatik tidak hanya di saingannya Pakistan, tetapi juga di negara-negara Arab kaya yang biasanya menikmati hubungan dekat dengan India.
Di Bangladesh, pengunjuk rasa menuntut kecaman resmi dari Perdana Menteri Sheikh Hasina, sekutu dekat India.
Dalam mode pengendalian kerusakan, BJP menskors Sharma dan mengeluarkan Naveen Kumar Jindal--tokoh lain di partai tersebut yang membuat tweet provokatif tentang Nabi Muhammad dan istrinya; Aisyah.
PM Modi telah dikritik di dalam negeri karena tidak bersuara tentang masalah ini.
Tindakan BJP terhadap juru bicaranya tidak menghentikan umat Islam untuk memprotes pemerintah Modi di berbagai bagian India.
Pasukan polisi telah menanggapi dengan gas air mata dan memukuli demonstran dengan tongkat. Respons polisi telah merenggut sedikitnya dua nyawa dan melukai banyak orang.
Properti banyak Muslim telah diratakan–tindakan yang dikecam oleh kritikus Modi sebagai "tidak bermoral" dan "keadilan buldoser".
AS sejak akhir 1990-an telah berusaha untuk memperdalam hubungan dengan India, percaya bahwa kedua negara memiliki kepentingan yang sama, terutama dalam menghadapi kebangkitan China.
AS, bagaimanapun, telah beberapa kali dengan hati-hati menyuarakan keprihatinan tentang hak asasi manusia di India ketika Modi menghadapi tuduhan mengejar kebijakan yang menargetkan minoritas Muslim.
Awal bulan ini, AS mengatakan bahwa beberapa pejabat India telah mendukung serangan terhadap minoritas agama.
"Di India, negara demokrasi terbesar di dunia dan rumah bagi keragaman agama yang besar, kami telah melihat meningkatnya serangan terhadap orang-orang di tempat-tempat ibadah," kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken saat membuka laporan tahunan tentang kebebasan beragama internasional.
Rashad Hussain, duta besar AS untuk kebebasan beragama internasional, menambahkan, "Di India, beberapa pejabat mengabaikan atau bahkan mendukung meningkatnya serangan terhadap orang dan tempat ibadah."
(min)
Lihat Juga :
