Negara UE Ini Serukan Sanksi Anti Rusia Dihentikan Sementara

BRUSSELS - Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo menyambut baik kesepakatan Uni Eropa (UE) mengenai paket keenam sanksi terhadap Moskow tetapi menyerukan "jeda" sampai dampak dari tindakan tersebut diketahui.

Sebelumnya pada hari Selasa (31/5/2022), Presiden Dewan Uni Eropa Charles Michel mengkonfirmasi bahwa negara-negara anggota blok itu pada prinsipnya telah menyetujui putaran keenam sanksi anti- Rusia , yang mencakup embargo parsial terhadap minyak Rusia. Sanksi tersebut dijatuhkan sebagai respons atas serangan militer Moskow di Ukraina.

Berbicara kepada wartawan menjelang hari kedua KTT Uni Eropa di Brussels, De Croo mengatakan dampak sanksi minyak akan "sangat besar" dan dengan demikian "jeda" diperlukan.

“Untuk Belgia, paket ini adalah langkah maju yang besar, mari kita berhenti di situ untuk saat ini dan melihat dampaknya,” kata Perdana Menteri Belgia seperti dilansir dari Russia Today, Rabu (1/6/2022).

Dia menambahkan bahwa prioritas utama sekarang adalah menemukan cara terbaik untuk menjaga harga energi tetap terkendali.



Sementara itu, Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas pada hari Selasa meminta UE untuk membahas embargo gas sebagai bagian dari paket sanksi berikutnya. Namun, dia menjelaskan bahwa dia tidak mengantisipasi bahwa blok tersebut akan melakukan tindakan seperti itu dalam waktu dekat. Data Komisi Eropa menunjukkan Uni Eropa menerima 40% gasnya dari Rusia.

“Saya pikir gas harus ada di paket ketujuh, tetapi saya juga realistis. Saya tidak berpikir itu akan ada di sana,” ujarnya kepada wartawan.

Oleh karena itu, Kanselir Austria Karl Nehammer mengatakan bahwa gas tidak akan dibahas dalam paket sanksi berikutnya.

Paket sanksi keenam, yang diharapkan akan disetujui pada hari Rabu, mengecualikan Sber, bank terbesar Rusia, dari sistem pesan keuangan SWIFT. Sanksi itu, menurut laporan media, juga melarang tiga penyiar Rusia lagi dari UE, dan memberlakukan sanksi individu lebih lanjut pada warga Rusia.

Para pemimpin UE telah mengindikasikan bahwa pipa minyak Rusia harus dilarang di beberapa titik di masa depan.



Presiden Vladimir Putin menuduh para pemimpin Eropa melakukan "bunuh diri" ekonomi dengan mencoba melepaskan energi Rusia.

Moskow menganggap sanksi itu melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan, dan telah membalas dengan tindakan balasannya sendiri. Mereka bersikeras bahwa pembayaran untuk pasokan gas alam harus dilakukan dalam rubel.

Rusia menyerang negara tetangganya pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan berujung pada pengakuan Moskow atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.

Protokol yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri itu di dalam negara Ukraina.

Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.

Kiev sendiri menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik itu dengan paksa.